Kasus Prona Desa Kedungwaduk, Ustad Mala Bakal Terjun dan Datangi Kejari Sragen

FOKUSLINTAS.com – Terkait kasus Dugaan Pungli Prona Kepala Desa Kedungwaduk, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Edi Santoso yang di laporkan warga kepada pihak Kejaksaan Negeri Sragen kembali dibahas oleh salah satu pengasuh Ponpes Annurul Mubiin Ustad Mala Khunaefi yang sekaligus dikenal sebagai Ketua FPI Sragen.

Dia mengungkapkan turut merasa prihatin dengan polemik yang tengah dihadapi warga Desa Kedungwaduk atas ulah dari Kepala Desanya yang saat ini sudah PJ. Karena belum adanya titik terang kasus, tergugah niatnya bakal turun tangan dan terjun langsung meminta kepada pihak penegak hukum atas laporan warga agar bisa kooperatif serta mendapatkan keadilan sesuai proses hukum yang berlaku.

“Secepatnya, pihak kami akan melakukan gelar perkara bersama kejaksaan, untuk mengetahui adanya kendala hingga perkembangan kasus. Karena kami rasa berkas laporan perkara jelas dan lengkap dengan barang buktu,” ungkapnya.

Ustad Mala mengaku, tak mengerti dengan pasti persoalan atau kendala berkas belum juga dinyatakan P21 oleh kejaksaan. Meski begitu, pelapor sudah memenuhi semuanya untuk melengkapi berkas terhadap pihak Kejari Sragen.

“Terakhir yang kami tahu adalah surat panggilan ke dua pihak Kejari terhadap Kepala Desa Kedungwaduk Edi Santoso,” ujar dia saat ditemui fokuslintas.com.

Ustad Mala saat di Markas FPI Sragen

Seperti yang pernah diberitakan, kasus dugaan pungli prona di Desa Kedungwaduk pada kenyataan dalam proses penerbitan sertifikat, ada biaya yang ditimbulkan. Dari keterangan narasumber diduga dari program reguler dimasukkan PTSL perbidang Rp650.000 dan dalam jangka dari tahun 2017 itu sampai sekarang tidak ada pengembalian. Dimana dari 4 warga Desa Kedungwaduk dimintai dana oleh pihak Kades senilai Rp10.350.000 ribu, hal inipun diduga ada unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau juga kelompok terbukti adanya nota serta tanda tangan/tanda terima dari Kades Edi sendiri.

“Kami bakal mensurati bahkan mendatangi Kejari Sragen hingga akhirnya memperoleh titik terang. Berkas kasus pungli dalam kepengurusan Prona sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sragen. Jika perlu, kami akan bersama massa mengawali aksi dengan mendatangi Kejari Sragen, untuk meminta penuntasan kasus dugaan pungli Proyek Nasional (Prona) oleh panitia, kades dan perangkat desa,”tukas dia.

Menyikapi atas kasus tersebut, ternyata ada sekelompok warga yang melihat hal itu sebagai bentuk pungutan liar. Sehingga melaporkan hal tersebut ke pihak Kejaksaan Negeri Sragen. Kepala Desa dan perangkat harusnya mengayomi melaksanakan tugas pelayanan masyarakat dengan maksimal tanpa terpengaruh polemik atau tendensi apapun.

“Jika perkara dugaan pungli Prona tidak segera ditangani Tim Kejaksaan Negeri Sragen, maka kami akan ikut turun jalan mendampingi warga dan mendatangi Kejari mediasi atau audensi untuk menuntut keadilan. Dan data serta alat bukti keterangan sejumlah saksi sudah cukup kuat serta diterima pihak Kejari.” Tambahnya. (Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *