AMSI: Stop Hakimi Jurnalis dengan Kekerasan, Gunakan Aturan Hukum!


Indonesia Digital Conference 2019, Ajang Tukar Gagasan Sambut Revolusi Digital

 

 

FOKUSLINTAS.com – Asosiasi Media Siber Indonesia mengimbau warga masyarakat yang memiliki sengketa pemberitaan dengan media massa untuk menyelesaikannya melalui mekanisme UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Ketua Umum AMSI Wensesiaus Manggut dalam siaran pers, Kamis (28/5) malam, menyatakan setiap pengaduan terhadap media bisa disampaikan pada redaksi untuk memperoleh hak jawab dan koreksi.

“Jika dinilai belum memuaskan, warga bisa mengadu ke Dewan Pers untuk dicarikan solusi melalui mediasi. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dewan Pers adalah lembaga negara yang berhak memberikan penilaian atas ada tidaknya pelanggaran kode etik jurnalistik serta memberikan sanksi pada media massa,” tulis Wens Manggut.

Imbauan AMSI disampaikan setelah terjadinya kekerasan terhadap wartawan Detikcom usai media online tertua itu menulis berita terkait Presiden Joko Widodo hendak membuka kembali mall di Bekasi yang sejak pandemi Covid-19. Informasi itu diperoleh dari Kasubbag Publikasi Eksternal Humas Setda Kota Bekasi.

Belakangan berita itu dikoreksi karena ada ralat dari Kabag Humas Pemkot Bekasi, yang menyebut bahwa Jokowi hanya meninjau sarana publik dalam rangka persiapan new normal setelah PSBB.

Setelah koreksi dipublikasikan, kekerasan terhadap jurnalis Detikcom mulai. Identitas pribadi jurnalis dibongkar dan dipublikasikan di media sosial, termasuk nomor telepon dan alamat rumahnya. Jejak digitalnya diumbar dan dicari-cari kesalahannya. Dia juga menerima ancaman pembunuhan melalui pesan WhatsApp. Serangan serupa ditujukan pada redaksi media Detikcom.

Dengan kejadian itu, AMSI mengeluarkan tiga butir seruan:

Pertama, mendesak pihak mana pun yang merasa dirugikan oleh pemberitaan media massa untuk menggunakan mekanisme penyelesaian yang diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Kedua, mengkritik keras perisakan dan intimidasi siber (terutama praktik doxing atau membuka informasi pribadi) yang dilakukan para buzzer maupun warganet yang berpotensi merusak kebebasan pers dan demokrasi di negeri ini. Tanpa pers yang bebas dan jurnalisme yang berkualitas, informasi yang beredar di masyarakat akan mudah disetir oleh pihak-pihak tertentu dengan berbagai kepentingan politik maupun ekonomi.

Ketiga, meminta aparat penegak hukum segera mengusut dugaan pelanggaran pidana berupa kekerasan siber (perisakan online dan doxing), maupun ancaman pembunuhan terhadap jurnalis, hingga pelakunya diadili di pengadilan. (Tim)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *