“Virtual Meeting” Pejabat Kepolisian Membahas Ancaman, Tantangan dan Pengalaman Selama Covid-19

_Virtual Meeting_ Pejabat Kepolisian Membahas Ancaman, Tantangan dan Pengalaman Selama Covid-19. Foto : (dok)

 

FOKUSLINTAS.com – Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan virus Corona COVID-19 dapat dikategorikan sebagai pandemi. Alasannya, karena virus tersebut telah menyebar semakin luas di seluruh dunia sehingga cara alternative harus di lakukan oleh negara-negara untuk mengurangi dampak dan penyebaran virus corona yang telah menginfeksi lebih dari 6 juta penduduk di dunia.

Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadivhubinter Polri) Irjen Pol Drs.Napoleon Bonapate.,M.Si mewakili Kapolri Jenderal Drs.Idham Azis.,M.Si melaksanakan giat Virtual Meeting Pejabat Kepolisian Se-Asia dan Pasifik Selatan (Virtual Meeting of Police Chiefs from the Asia and South Pasific).

“Virtual meeting mengambil tema Ancaman, Tantangan dan pengalaman selama Pendemi Covid 19 per 2 Juni 2020 yang di ikuti oleh negara-negara se Asia dan Pasifik Selatan,” ujar Irjen Pol Napoleon Bonapate di Jakarta pekan lalu.

Beberapa negara seperti Indonesia, Singapore, Australia, Bangladesh, Canbodia, China, India, Japan, Korea, Maldives, Mongolia, Nepal, Philippines, Singapore, Timor Leste, dan Vanuatu. Virtual metting bertujuan untuk berbagi pengalaman dan diskusi tentang penanganan Covid-19.

“Kami berharap dengan pelaksanaan Virtual Meeting Pejabat Kepolisian Se-ASIA dan Pasifik Selatan ini kami dapat berdiskusi dlm rangka berbagi pengalaman perihal penanganan Covid-19,” terang Irjen Pol Drs.Napoleon Bonapate M.Si

Pada kesempatan itu Jenderal polisi bintang dua ini yang di dampingi oleh SES NCB Interpol Indonesia dan Kepala Bagian Kejahatan Internasional Polri mengatakan dalam rangka penaganan pendemi Covid-19 Polri juga telah membentuk Satgas Aman Nusa, yg mana satgas ini merupakan bagian dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Indonesia.

“Satgas Aman Nusa akan terus beroperasi selama status darurat bencana wabah dan akan menegakkan hukum terhadap para pelanggar kebijakan pemerintah, baik terkait percepatan penanganan Covid-19 serta penetapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di sejumlah daerah,”paparnya.(*)

 

 

Kont : Memet

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *