Menekan Potensi Penyebaran, Pilkada 2020 Terapkan Protokol Kesehatan


Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ilham Saputra | infopublik

 

FOKUSLINTAS.com – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 dipastikan akan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Apalagi ajang pesta demokrasi itu akan digelar saat pandemi Covid-19 belum berakhir. Hal tersebut disampaikan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ilham Saputra melalui keterangan tertulisnya, Rabu (24/6).

Dilansir dari laman infopublik.id, dikatakannya, Pilkada 2020 dilaksanakan di 270 daerah. Yakni, 9 pemilihan gubernur dan wakil gubernur di 9 provinsi, pemilihan bupati dan wakil bupati di 224 kabupaten, serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota di 37 kota.

“Pada tahun ini, terdapat dua provinsi yang seluruh daerah kabupaten/kotanya tidak melaksanakan pemilu tahun 2020, yakni Provinsi Aceh dan DKI Jakarta,” bebernya.

Ilham menuturkan, Pilkada 2020 dilaksanakan dengan melanjutkan tahapan yang tertunda. Adapun pemungutan suara dijadwalkan diselenggarakan pada 9 Desember 2020, sedangkan proses perhitungan dan rekapitulasi suara terhitung mulai tanggal 9-26 Desember 2020.

Sementara menurut Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Hadi Prabowo, Pilkada Serentak telah dilaksanakan pada 2015 yang diikuti 269 daerah, 2017 diikuti 102 daerah, dan 2018 diikuti 171 daerah.

Menurut Hadi, Pilkada 2020 yang dilaksanakan di tengah situasi pandemi dipastikan dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan ketat guna menekan potensi penyebaran Covid-19.

Protokol Covid-19 yang dimaksud, kata dia, yakni melaksanakan rapid tes bagi seluruh personel KPU pusat sampai pelaksana di tempat pemungutan suara (TPS), penggunaan alat pelindung diri (APD) bagi personil KPU, penyediaan tempat cuci tangan, sabun atau handsanitizer, serta alat ukur suhu tubuh untuk setiap pemilih, penggunaan masker, dan pengaturan jarak tempat duduk maupun antrean.

“Masyarakat diharapkan dapat hadir ke TPS dengan mengikuti protokol kesehatan, memilih pemimpin daerah yang mampu menangani Covid-19, menyejahterakan masyarakat, serta menghindari politik transaksional dan politik bansos,” papar Hadi, melalui keterangan tertulisnya, Rabu (24/6), usai Seminar Nasional Pilkada.

Seminar nasional yang diselenggarakan IPDN, kata Hadi, bertujuan untuk memberikan masukan kepada pemerintah dalam pelaksanaan Pilkada 2020 dan sebagai bentuk pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi serta memberi informasi kepada masyarakat tentang pilkada yang akan dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19.

Menurutnya, seminar ini diikuti oleh kepala daerah, pejabat terkait lingkup Kemendagri, DPRD, KPUD, Bawaslu, dosen, praja/mahasiswa yang terhitung lebih dari 5.000 peserta baik yang mengikuti secara live daring atau yang hadir langsung di tempat acara.

Bahkan, seminar ini memecahkan rekor MURI kategori peserta terbanyak melalui daring.

“Seminar nasional ini diharapkan mampu menghasilkan rumusan yang bermanfaat tentang penyelenggaran Pilkada 2020, sehingga nantinya dapat menyempurnakan kelengkapan, sosialisasi, dan menyukseskan pelaksanaan pilkada tahun ini guna memajukan demokrasi bangsa dan negara Indonesia,” tambahnya. (Awi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *