Bertajuk “Ganyang PKI dari NKRI”, Berbagai Ormas Islam Gelar Aksi Deklarasi Tolak RUU HIP di Alun-alun Sragen

 

Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Sragen Ustad Mala Khunaefi bersama Aliansi Masyarakat Sragen Anti Komunis serta tokoh-tokoh agama lainnya dalam memberi sambutan saat Deklarasi Gerakan Tolak RUU HIP dan pernyataan sikap “Ganyang PKI dari NKRI” yang diadakan di alun-alun Kabupaten Sragen. Jumat (26/6). Foto (Awi).

 

FOKUSLINTAS.com – Sejumlah seribuan elemen masyarakat dan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Sragen Jawa Tengah menggelar aksi penolakan dan pernyataan sikap terhadap Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Aksi diprakarsai oleh panitia Ketua PA 212 dan Pengasuh Ponpes Nurul Mubiin Ustad Mala Khunaefi, Jumat (26/6/2020) dimulai pukul 13.00 WIB siang tadi.

Selain Ustad Mala Khunaefi, tampak pula hadir beberapa Pengasuh Ponpes di Sragen serta sejumlah kiai dan pengasuh pondok pesantren lainnya di wilayah karesidenan meliputi Karanganyar, Surakarta, Klaten, Sukoharjo dan lainnya. Selain itu, juga tampak tokoh dan seribuan anggota masyarakat dari berbagai organisasi masyarakat, Banser, FPI, PETA, Laskar Mujahidin, Hasmi dan lainnya.

Ormas yang tergabung dalam kelompok tersebut beberapa diantaranya merupakan pentolan-pentolan ormas Islam di eks-karesidenan Surakarta. Misalnya, tergabung dalam kelompok itu Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, dan Persaudaraan Alumni (PA) 212.

FUIS, FPI Sragen dan sejumlah ormas yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti Komunis. Foto (Awi)

Dalam hal ini, sejumlah ormas tersebut bakal mendesak pemerintah dan DPR RI untuk mencabut pembahasan soal Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang dinilai sarat dan berbau komunisme.

“Pada hari Jumat siang ini, dalam rangka menyampaikan aspirasi kami tegas untuk menolak, memberhentikan, membatalkan RUU HIP. Ada alasan deklarasi penolakan RUU kontroversial ini dilakukan, salah satunya adanya penempatan klausul Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi Ketuhanan yang Berkebudayaan,” kata Ketua FPI Sragen Ustad Mala Khunaefi dalam orasinya.

Penggantian sila pertama Pancasila itu dianggap tidak perlu dilakukan, karena klausul itu hasil rumusan terbaik Sukarno dan para pendiri bangsa di awal pembentukan dasar negara di awal kemerdekaan.

“Jelas dalam sejarah, pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno di depan BPUPKI semuanya menolak karena mereka lebih memilih Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan mencabut, dikeluarkan dari prolegnas itu tujuan utama kami,” tambah dia.

 

DEKLARASI PENOLAKAN: Pengasuh Ponpes Annurul Mubiin, Ustad Mala Khunaefi didampingi beberapa tokoh agama, Ketua PA 212 Solo-Sragen, saat membacakan deklarasi penolakan Rancangan RUU HIP, yang diikuti beberapa kiai dan ketua ormas lainnya, Jumat (26/6).

Bahkan, lanjut dia, muncul konsep Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pengikutnya. Perbedaan pendapat akhirnya disepakati pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan memunculkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama Pancasila.

Dia pun meminta agar para tokoh agama, tokoh masyarakat, aktivis yang setia pada NKRI dan seluruh elemen masyarakat untuk mewaspadai dan melawan gerakan komunis gaya baru yang menurutnya sedang berusaha bangkit, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun melalui jalur kekuasaan.

Tak hanya itu, jika ditetapkan menjadi undang-undang, RUU HIP akan menimbulkan penafsiran adanya undang-undang yang menyaingi UUD 45. “Daripada menimbulkan konflik, maka dari sekarang diamankan. Undang-Undang Dasar 45 dimulai dengan pembukaannya Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak usah diubah-ubah lagi, ataupun ditambah penafsirannya ataupun ditambahkan dengan landasan hukum yang lain,” pungkasnya.

Ormas Gelar Aksi Tolak RUU HIP dan diikuti ratusan peserta yang hadir. Foto (Awi)

Sementara itu, salah satu tokoh Ketua Umum Ormas Islam Muhammad Isnaini juga menyatakan bahwa beberapa poin yang akan disuarakan terkait dengan penghentian pembahasan RUU HIP dalam unjuk rasa itu.

Dia menjelaskan, bahwa pihaknya sudah bersepakat untuk mendesak aparat penegak hukum agar mengusut tuntas inisiator RUU HIP, serta memproses mereka secara pidana. Pihak-pihak itu, kata dia, adalah mereka yang berupaya mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan Trisila dan Ekasila.

“Mendesak aparat penegak hukum untuk menegakkan dan melaksanakan UU nomor 27/1999 tentang Perubahan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, khususnya pasal 107a, 107b,107c, 107d, dan 107e terhadap oknum oknum pelaku makar terhadap Pancasila,” kata tokoh itu.

Dia pun mengatakan bahwa pihak ormas islam diindonesia akan serempak meminta agar Mahkamah Konstitusi (MK) memeriksa dan memutuskan permohonaan pembubaran partai politik (parpol) yang menjadi inisiator dan konseptor RUU HIP.

Menurutnya, mereka telah melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan UUD 1945.

“Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan NKRI, sekaligus membatalkan ketentuan hanya pemerintah yang boleh mengajukan permohonan pembubaran partai politik,” tambah dia.

Penolakan dilakukan adalah RUU HIP tidak mencantumkan TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang Pelarangan Ajaran Komunisme di Indonesia. Dirinya khawatir munculnya penafsiran diperbolehkannya paham Marxisme, Komunisme, dan Leninisme di Nusantara jika TAP MPRS tersebut tidak dicantumkan dalam RUU tersebut.

“Semoga Allah Yang Maha Kuasa meridai dan menolong perjuangan kami dalam membendung serta melawan bangkitnya komunisme dan PKI di negeri tercinta yang religius ini,” imbuh dia.

 

(Awi-Ari-Subanto)

Editor : Awi

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *