Sebelum Rombak Kabinetnya, Presiden Jokowi Perlu Pertimbangkan Dua Indikator

Saat sidang kabinet paripurna (18/6) Presiden Joko Widodo nampak jengkel terhadap para pembantunya. Foto/dok

 

FOKUSLINTAS.com – Saat sidang kabinet paripurna (18/6) Presiden Joko Widodo nampak jengkel terhadap para pembantunya. Dalam video yang baru diunggah 10 hari usai sidang paripurna kabinet itu, Jokowi sempat mengutarakan pesan bahwa tidak segan untuk merombak kabinetnya.

Jokowi mengaku berang karena para menterinya tidak memiliki perasaan yang sama dengannya. Jokowi mengatakan bahwa kinerja para menteri biasa-biasa saja. Ia bahkan secara terbuka menyinggung sektor kesehatan, ekonomi dan soal distribusi bansos.

Direktur Arus Survei Indonesia, Ali Rif’an menyatakan dukungan terhadap opsi reshuffle kabinet Indonesia Maju. Kata Ali, pikiran Jokowi untuk merombak kabinetnya sudah sesuai dengan aspirasi publik.

Ali kemudian mengulas hasil survei lembaganya yang dilakukan pada pertangahan Juni lalu, hasilnya 75,6 persen masyarakat setuju Presiden merombak kabinet Indonesia maju.

“Di sisi lain, hampir semua menteri mendapatkan tingkat kepuasan di bawah standar, semua masih di bawah 50 persen tingkat kepuasan kinerja para menteri. Karena itu, wajar saja jika Presiden Jokowi menyesali menterinya tidak memiliki sense of crisis,” demikian kata Ali Rif’an, Senin (29/6).

Meski demikian, Eks Manajer Riset Poltracking menekankan, sebelum Jokowi merombak kabinet hendaknya mempertimbangkan dua indikator.

Pertama, indeks performa kinerja menteri dan yang kedua harus didasarkan pada kebutuhan perbaikan pemerintahan.

Menurut Ali, indeks performa kinerja menteri dapat ditinjau dari dua aspek baik internal dan juga eksternal.

Aspek internal yang dimaksud Ali, adalah seorang presiden pasti punya mekanisme sendiri dalam mengevaluasi kinerja para pembantunya. Sementara aspek eksternal, yaitu opini atau penilai publik terhadapat para menteri.

“Misalnya penilaian kepuasan kinerja menteri lewat survei atau jajak pendapat. Reshuffle kabinet harus didasarkan pada kebutuhan perbaikan pemerintahan, bukan sekadar ingin mengakomodasi kepentingan politik tertentu,” demikian kata Magister Politik Universitas Indonesia ini.

Ali menilai, menjelang satu tahun pemerintahannya, adalah momentum tepat bagi Jokowi melakukan perombakan kabinet. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sekaligus, Jokowi tidak perlu ragu memfungsikan hak prerogratifnya.

Presiden Jokowi bisa melakukan kroscek terhadap target-target kinerja menteri yang sudah tercapai atau yang belum tercapai. Dari sini Presiden tentu punya matrik soal siapa menteri paling bagus kinerjanya, sedang, atau paling buruk,” pungkas Ali Rif’an. (Rm)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *