DPR: Kejakgung Harus Kedepankan Independensi Penanganan Perkara


DPR: Kejakgung Harus Kedepankan Independensi Penanganan Perkara
Ketua Komisi III DPR Herman Hery (dpr.go.id)

 

FOKUSLINTAS.com — Ketua Komisi III DPR Herman Hery meminta kepada Kejaksaan Agung agar menjaga independensi dan profesionalitas dalam penanganan kasus. Dia juga menekankan agar lembaga tersebut teliti dan hati-hati dalam penanganan perkara. Hal itu dikatan saat Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Kejaksaan Agung.

“Komisi III DPR meminta Jaksa Agung untuk mengedepankan independensi, profesionalitas, dan prinsip kehati-hatian dalam penanganan perkara serta meningkatkan efektifitas pengawasan internal untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan,” papar Herman, di ruang rapat Komisi III DPR, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (29/6).

Senada dengan pimpinan, Anggota Komisi III Supriansa mengungkapkan di Dapilnya Sulawesi Selatan II banyak aduan dari masyarakat terkait kinerja Kejaksaan Tinggi. “Saya banyak menerima pengaduan-pengaduan dari daerah, salah satu yang dekat dengan dapil saya, coba bapak melakukan evaluasi terhadap kinerja Kejaksaan Tinggi yang ada di sana. Sejumlah kasus-kasus yang sudah masuk ke dalam ramai dibicarakan di Sulawesi Selatan,” ungkapnya.

Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini mengatakan, jangan biarkan satu kesalahan membuat rusak yang lainnya. Menurutnya penegakan hukum yang tidak profesional amat sangat memalukan. “Setiap ada masalah dia tunduk pada seseorang, itu enggak benar. Merusak citra penegakan hukum kita. Jangan Jaksa Agung ini dijadikan alat pemukul, semua orang yang tidak setuju tidak sependapat dengan orang-orang tertentu, lalu jaksa agung yang dijadikan alat pemukul,” ujar Supriansa.

Dilansir laman dpr.go.id, Komisi III juga meberikan dukungan atas langkah Jaksa Agung dalam upaya pelaksanaan reformasi birokrasi di Kejaksaan dengan selalu mengedepankan transparansi dan akuntabilitas sebagai upaya menciptakan institusi kejaksaan yang kuat, bersih, kredibel, dan berwibawa.

Selain itu, Komisi III akan mengusulkan revisi UU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2021 dalam rangka mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Kejaksaan.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *