Ketua DPR: Penggunaan Dana Covid-19 Harus Transparan


Ketua DPR Puan Maharani (dpr.go.id)

 

FOKUSLINTAS.com — Ketua DPR Puan Maharani menyerukan agar penggunaan dana untuk penanganan pandemi Virus Corona (Covid-19) harus transparan. Dana tersebut harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia. Puan menegaskan, butuh langkah cepat dan terukur dalam menangani pandemi Covid-19 tersebut.

“Dalam kondisi extraordinary penanganan Covid-19 ini perlu langkah-langkah cepat, namun terukur. Karena itu, DPR meminta BPK RI memitigasi penggunaan dana penanganan Covid-19 dan dampaknya agar transparan dan akuntabel, serta digunakan bagi sebesar-besarnya kepentingan rakyat,” kata Puan Maharani, dalam konferensi pers, usai menggelar pertemuan dengan Pimpinan BPK, di Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6).

Dalam pertemuan tersebut, Puan didampingi Wakil Ketua DPR M Azis Syamsudin, Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel dan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, serta Pimpinan dan Kapoksi Komisi XI DPR. Sedangkan Ketua BPK Agung Firman Sampurna didampingi 4 Anggota BPK, yakni Pius Lutrilanang, Hendra Susanto, Achsanul Qosasi, Isma Yatun dan Daniel L Tobing.

Seperti dilansir laman dpr.go.id, Puan menambahkan, pandemi Covid-19 telah menimbulkan ancaman nyata, baik ancaman sosial ekonomi dan sistem keuangan. Pemerintah pun sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 yang berisi landasan hukum bagi langkah dan kebijakan di bidang keuangan negara dan APBN. Perppu itu juga diharapkan mampu menjaga sistem keuangan nasional.

“Pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan BPK terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara tahun 2020 diharapkan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, transparan, dan akuntabel. Mengingat seluruh kementerian dan lembaga melakukan refocusing dan realokasi terhadap anggaran tahun 2020. Saat ini Pemerintah fokus pada pemulihan ekonomi untuk menghidupkan kembali mesin ekonomi nasional dan percepatan pemulihan Covid-19 dengan sumber pendanaan APBN,” ungkap politisi PDIP tersebut.

Ini, lanjut Puan, menjadi tantangan bagi BPK untuk memastikan agar penggunaan APBN bisa sesuai dengan tujuan pemulihan ekonomi. Apalagi, dampak pandemi Covid-19 sangat besar bagi pengelolaan keuangan negara. Untuk itu, Puan mengingatkan perlu kesamaan sense of crisis dalam mengawal dana Covid-19 dan memastikan akuntabilitas anggaran belanja Covid-19 sesuai dengan peruntukannya. (Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *