Nah Loh…? Bawaslu Sragen Dapat Sanksi Peringatan Keras dari DKPP


Ilustrasi Bawaslu Sragen (ist)

 

FOKUSLINTAS.com — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sragen mendapat peringatan keras dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Bawaslu diadukan terkait dugaan pelanggaran kode etik dalam rekrutmen panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Sragen kota.

Bawaslu Sragen sempat diadukan warga atas nama Untung Budi Setia lantaran dinilai melakukan pelanggaran kode etik dalam pelaksanaan perekrutan anggota Panitia Pengawas Kecamatan.

Enam orang yang dilaporkan yakni Ketua Dwi Budhi Prasetya dan para anggota yakni Edy Suprapto, Widodo, Raras Mulatsih, Khoirul Huda serta Yuni Setyowati selaku kordinator Sekertariat (korsek). Lantas putusan sidang Etik DKPP dikeluarkan pada Rabu (24/6) lalu.

”Lima Komisioner Bawaslu Sragen wajib dilakukan Pembinaan oleh bawaslu Provinsi, kemudian Kordinator sekretariat dilakukan pembinaan oleh Korsek Provinsi,” terang Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Heru Cahyono, Senin (29/6).

Heru menyampaikan, hasil sidang kode etik memutuskan menjatuhkan sanksi peringatan keras pada Komisioner Bawaslu Sragen Khoirul Huda. Lantas Ketua Bawaslu Dwi Budhi Prasetya, dan tiga Komisioner lainnya serta Korsek mendapat sanksi peringatan.

Menurut Heru Cahyono, dalam peraturan DKPP bagi penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, ada beberapa sanksi yang diberikan. Seperti teguran, teguran keras sampai pemberhentian. Dari tiga kriteria itu, memang ada syarat dan ketentuan.

Dia menguraikan, dalam aduan yang diberikan untuk Bawaslu Sragen memang pada proses penerimaan panwascam ada kekeliruan.

”Maka dari ini DKPP membuat teguran, ada proses yang tidak dilakukan. Maka dinyatakan bersalah,” jelasnya.

Heru menerangkan, DKPP melakukan sidang terhadap pelaksanaan yang bersifat etik. Sehingga bukan ranah pidana atau perdata. Berdasarkan perbawaslu karena adanya teguran etik tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai atasan langsung mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pembinaan.

”Lima Komisioner Bawaslu Sragen wajib dilakukan Pembinaan oleh Bawaslu Provinsi, kemudian Kordinator sekretariat dilakukan pembinaan oleh Korsek Provinsi,” terangnya. (Tim)

 

Editor : Awi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *