Deklarasi KAMI, Ini Tuntutan ke Pemerintah yang di Klaim Gagal


Deklarasi pendirian Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dihadiri ratusan orang di Tugu Proklamasi, Jakarta, Selasa (18/8/2020). Foto: Ist

FOKUSLINTAS.com – Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menyampaikan sejumlah keprihatinan atas kinerja pemerintah di berbagai sektor, termasuk ekonomi.

Ekonom yang juga aktif dalam pendirian koalisi ini, Ichsanuddin Noorsy, mengatakan pembangunan ekonomi nasional telah gagal membebaskan bangsa dari ketergantungan pada utang luar negeri, investasi asing, dan produk-produk impor serta gagal mewujudkan keadilan sosial.

“Hal ini ditandai oleh makin besarnya utang luar negeri. Membanjirnya produk impor dan terjadinya kontraksi ekonomi minus 5,32 persen yang tentu membawa dampak buruk bagi melemahnya daya beli rakyat. Menurunnya ketersediaan bahan pangan, meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan,” paparnya dalam acara Deklarasi KAMI di Jakarta, Selasa (18/8/2020).

KAMI menilai hal itu sudah berlangsung lama dan semakin diperburuk oleh pandemi Covid-19. Koalisi ini pun menyinggung utang BUMN yang tinggi dan membengkaknya defisit anggaran, perdagangan, dan neraca berjalan. Walhasil, KAMI pun melayangkan delapan tuntuntan kepada pemerintah, DPR, dan aparat hukum.

Salah satu tuntutannya adalah meminta Presiden untuk bertanggung jawab. Mereka juga mendesak lembaga-lembaga negara (MPR, DPR, DPD, dan MK) untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya demi menyelamatkan rakyat, bangsa, dan negara.

KAMI juga mendesak pemerintah dan para anggota legislatif menegakkan penyelenggaraan dan pengelolaan negara sesuai dengan jiwa, semangat, dan nilai Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Kemudian, menuntut pemerintah agar benar-benar menanggulangi pandemi Covid-19, untuk menyelamatkan rakyat Indonesia.

“Dengan tidak membiarkan rakyat menyelamatkan diri sendiri sehingga menimbulkan banyak korban. Dengan mengalokasikan anggaran yang memadai, termasuk untuk membantu Iangsung rakyat miskin yang terdampak secara ekonomi,” kata mantan sekretaris kementerian BUMN, Said Didu.

Resesi Ekonomi
Selain itu, KAMI menuntut pemerintah bertanggung jawab mengatasi resesi ekonomi. Hal itu guna menyelamatkan rakyat miskin, petani dan nelayan, guru/dosen, tenaga kerja lokal, pelaku UMKM dan koperasi, serta pedagang sektor informal.

Mereka mendesak penyelenggara negara, khususnya pemerintah dan DPR, untuk memperbaiki praktik pembentukan hukum yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945. Menghentikan sistem dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), praktik oligarki, kleptokrasi, politik dinasti, dan penyalahgunaan kekuasaan.

Poin lainnya, KAMI mendesak agar pemerintah, DPR, DPD, dan MPR tidak memberi peluang komunisme, ideologi anti-Pancasila Iainnya, dan separatisme bangkit kembali.

Pengamat politik, Rocky Gerung, yang juga membacakan salah satu tuntutan KAMI menyampaikan KAMI mendesak pemerintah mengusut tuntas pihak yang berupaya mengubah Dasar Negara Pancasila melalui jalur konstitusi.

Sebagai informasi, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI menyatakan diri sebagai gerakan moral rakyat. Mereka berjuang menegakkan kedaulatan negara dan terwujudnya kesejahteraan sosial.

Koalisi yang digawangi beberapa tokoh seperti Din Syamsuddin, Ichsanuddin Noorsy, Lieus Sungkharisma, Ahmad Yani, dan Syahganda Nainggolan memastikan diri siap menjadi penyambung aspirasi rakyat baik yang tergabung dalam koalisi maupun yang tidak.*(Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *