Agar Tepat Sasaran, Pemerintah Didesak Tata Kembali Data Penerima Bansos

Foto: Ilustrasi

 

FOKUSLINTAS.com — Pemerintah didesak menata kembali data penerima bantuan sosial (Bansos) bagi warga terdampak Covid-19. Komisi VIII DPR RI meragukan penyalurannya adil dan tepat sasaran.

“Saat mau Pilkada saja, daftar orang miskin melambung. Juga tidak sesuai dengan kondisi ekonomi. Orang kaya yang memperoleh Bansos. Sedangkan tetangganya yang jelas kurang mampu malah terlupakan. Komisi VIII pada bulan lalu sudah mengundang mitra kerja untuk membahasnya seperti BPS, Kemendagri, Kemensos, Kemenkeu dan Kemendes PDTT,” kata Anggota Komisi VIII, Endang Maria Astuti kepada wartawan, di sela kegiatannya di Karanganyar, Kamis (27/8).

Komisi VIII DPR merekomendasi penggunaan lembaga yang khusus menangani data calon penerima. Selama ini, ia menerima keluhan tentang penyalurannya. Seperti tidak tepat sasaran, besaran berlainan, pencairan tidak serentak dan pemanfaatan Bansos oleh petahana calon kepala daerah dalam kepentingan politik praktis.

Ia juga mengatakan aspek keadilan kurang terpenuhi saat berbagai pemerintah daerah menyalurkan bansos secara mandiri. Kemampuan antar pemerintah daerah yang berlainan menjadikan nominal yang disalurkan bervariasi.

Lebih lanjut dikatakan, lembaga yang menangani data calon penerima bantuan tersebut mutlak independen. Bukan perpanjangan dari satuan kerja pemerintah daerah maupun kementrian terkait. Usulan tersebut sebenarnya sudah disampaikan melalui panitia kerja (Panja) pada 2019 lalu.

“Hasil Panja itu belum dilaksanakan karena terhalang pandemi. Padahal problemnya saat penyaluran Bansos yang masih bermasalah,” katanya.*[Tim-Jk]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *