Terkait Pemberitaan 623 Berkas PTSL Desa Banaran Sambung Macan yang Diajukan ke BPN Sragen, Begini Tanggapan Kuasa Hukum Asri Purwanti

563 Sertifikat telah terbit dari 623 berkas PTSL Desa Banaran, Kec. Sambung Macan yang diajukan ke BPN Sragen. Foto: Istimewa

FOKUSLINTAS.com – Sehubungan dengan berita yang muncul di media online poskita.co, tanggal 8 September 2020, yang memberitakan dengan judul berita “PTSL Desa Banaran Tarik Pungli Rp230 juta” mengklaim bahwa dari 1024 pemohon PTSL baru selesai 563 sertifikat, sedangkan yang 461 pemohon tidak jadi sertifikatnya.

Dari pemberitaan tersebut, kami dari wartaindo.news mencoba menghubungi Ketua Panitia PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) yang saat ini dijabat oleh Sdr. Yuda Sandi Tyas untuk mengklarifikasi tentang pemberitaan tersebut.

Yuda mengatakan bahwa dari 623 berkas yang diajukan oleh Panitia PTSL Banaran kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN), telah selesai diterbitkan sertifikat tanah oleh BPN Kabupaten Sragen sebanyak 563 sertifikat dan telah diserahkan langsung kepada masyarakat yang mengajukan tersebut tanggal 7 September 2020.

Dari jumlah Peta Bidang Tanah (PBT) yang sudah diukur sebanyak 1024 bidang tanah, baru daftar saja tapi belum dilengkapi berkas.

Dari 1024 baru 563 yang telah jadi sertifikat dan semua sudah membayar lunas, 60 sedang di saving/ direvisi/ dikoreksi, yang 401 dan 60 yang di saving. Menurut BPN baru akan diproses pada tahun anggaran 2021, sesuai surat keterangan dari BPN Nomor 1319/Sket-33.14.UP.04.01/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020.

“Untuk yang 401 PBT belum ada yang membayar dan belum melengkapi berkas serta belum tanda tangan permohonan PTSL. Kalau yang 60 PBT yang statusnya di saving oleh BPN (karena terkait adanya revisi/ saving anggaran untuk pandemi COVID-19), bila uang untuk pengurusan operasionalnya minta dikembalikan, ya kita akan kembalikan, nanti apabila anggaran 2021 sudah ada mereka bisa membayar lagi biaya operasional untuk proses program PTSL di BPN atau bila mereka menghendaki uang tidak usah dikembalikan tetap menunggu untuk proses tahun 2021 ya tidak apa-apa, terserah mereka saja,” tandas Yuda.

Masih menurut Yuda, ada pemberitahuan dari petugas BPN via WA yang ditujukan kepada semua Ketua TIM PTSL 2020 dan jajarannya, yang mengatakan bahwa dikarenakan adanya saving (revisi) target dan anggaran PTSL 2020 dari pemerintah pusat dalam rangka untuk penanggulangan pandemi covid 19, yang awalnya untuk BPN Kabupaten Sragen target awalnya 49 ribu bidang di saving (direvisi) menjadi 18.500, maka masing-masing TIM hanya memperoleh target 3.700 bidang, apabila ternyata ada desa-desa yang belum bisa tercounter (tercover red) untuk ikut pada tahun 2020 ini maka akan di usahakan untuk bisa melanjutkan prosesnya di tahun 2021.

Bagaimana tanggapan Yuda terhadap komentar Pariyanti di media online Poskita.co tentang tuduhan adanya tarikan pungli sampai sebesar Rp.230 juta? “Hal tersebut tidak benar dan tidak mendasar sama sekali, itu semua biar kuasa hukum kami ibu Asri Purwanti, S.H., M.H., CIL yang akan menanganinya secara hukum, biar jelas dan terang semuanya,” terang dia.

Pihak panitia PTSL Desa Banaran beberapa waktu lalu juga telah mengumpulkan para warga masyarakat pemohon. Dari mufakat pertemuan panitian PTSL juga mengungkapkan bahwa pihak pemohon/warga masyarakat tidak ada yang menyebut untuk berhenti mengikuti program, juga tidak ada pihak yang menginginkan kembalinya uang. Bahkan akan sabar menunggu untuk program berikutnya sesuai aturan yang berlaku.

Sementara itu, Pengacara Asri Purwanti saat dikonfirmasi awak media menjelaskan bahwa tentang tuduhan adanya tarikan pungli sampai sebesar Rp230 juta oleh Panitia PTSL tidak dibenarkan.

“Angka Rp230 juta tersebut hitungannya dari mana, tidak dijelaskan dalam berita tersebut dan tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan panitia PTSL Desa Banaran terbukti melakukan tindakan pungli sejumlah Rp230 juta. Hal tersebut, klien kami tidak terima dan harus dipertanggung jawabkan oknum/orang yang sudah membuat dan menyebarkan berita bohong tersebut,” tegasnya.

Dalam hal ini, Asri yang selaku kuasa hukum merasa geram dan mengungkapkan bahwa inisial Pariyanti itu termasuk salah satu pemohon PTSL yang sertifikatnya belum selesai, status anggarannya di saving (revisi) oleh BPN, berarti permohonannya bukan ditolak, itu harap dipahami terlebih dulu.

“Hati-hati jangan menuduh tanpa bukti fakta yang jelas, apalagi langsung ngomong di media tanpa ada dasar bukti datanya. Dalam hal ini tuduhan tersebut termasuk fitnah, yang dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 311 ayat (1) KUHP dan sekaligus mencemarkan nama baik/ merugikan orang-orang yang dituduh di media sosial (media online Poskita.co) tanpa bukti fakta, jelas merupakan penyebaran berita bohong, juga dapat dikenakan sanksi Pasal 27 ayat (3) UU ITE,” ungkapnya.

Disamping itu Asri menegaskan bahwa berdasarkan peraturan Bupati Sragen Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap untuk jenis kegiatan dalam, pelaksanaan persiapan PTSL yang meliputi, kegiatan penyiapan dokumen, kegiatan pengadaan patok dan meterai dan kegiatan operasional petugas kelurahan/Desa, besar biayanya yaitu sebesar Rp.150 ribu (vide Pasal 10 ayat (1), sedangkan di Pasal 10 ayat (6) point (b) bahwa penambahan biaya dapat dilakukan dengan ketentuan Kelurahan/Desa dengan radius lebih dari 15 (lima belas) kilo meter dari Kabupaten, paling banyak Rp 450 ribu.

“Jadi karena jarak lokasi tanah PTSL yang diurus dengan ibu kota Kabupaten Sragen lebih dari 15 km, maka maksimum biaya yang diperkenankan adalah Rp600 ribu per sertifikat. Apakah ada panitia PTSL di Desa Banaran yang memungut biaya persertifikat lebih dari Rp.600 ribu? Kalau memang ada silahkan laporkan kepada yang berwajib, jadi kalau berbicara di media pahami dulu peraturannya, jangan sembarangan dan asal bicara.” Pungkasnya. (Danny/Awi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *