Sejumlah PNS dan Anggota DPRD di Sragen Dapat Bantuan UMKM, Ini Kejelasannya?

Plt Kepala Dinas Koperasi UMKM Sragen, Tugiyono (dok/tim)

 

FOKUSLINTAS.com — Bantuan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) di Kabupaten Sragen ternyata ada yang nyasar ke para PNS, pengusaha kaya, bahkan anggota DPRD. Namun bantuan sebesar Rp 2,4 juta tersebut dipastikan tidak akan bisa dicairkan.

“Banyak yang tidak mengajukan tapi tiba-tiba dapat SMS pemberitahuan kalau dapat BPUM Rp 2,4 juta itu. Tapi nanti yang PNS atau pegawai BUMN itu nanti batal saat verifikasi di bank karena tidak bisa dicairkan,” kata Plt Kepala Dinas Koperasi UMKM Sragen, Tugiyono, Rabu (7/10).

Tugiyono mengatakan, meski masuk daftar penerima, para PNS dan pengusaha kaya itu tidak akan bisa mengambil atau mencairkan bantuan. Pasalnya, nanti akan ada proses verifikasi data dari BRI atau BPKP.

Saat verifikasi itulah akan diketahui, bahwa PNS dan pegawai BUMN, tidak boleh menerima BPUM. Nanti berdasarkan identitas dan kondisi penerima akan ketahuan. Kalau ternyata PNS atau pegawai BUMN, secara otomatis dananya BPUM tidak akan dapat diambil atau dicairkan.

“Meskipun dia dapat info dapat BPUM, tapi belum tentu bisa cair gitu,” ujarnya.

Tugiyono mengaku, tidak tahu darimana data itu bisa muncul dan masuk sebagai penerima BPUM. Akan tetapi dia menengarai data itu berasal dari BRI.

Pasalnya jika pemohon dari mandiri atau yang melalui dinas, sampai saat ini belum ada pemberitahuan.

“Mungkin BRI itu langsung dari pemerintah pusat dapat alokasi sekian milyar untuk UMKM. Lalu mereka mengirim sebanyak banyaknya dan pada saat verifikasi sebagai seleksinya bisa cair atau tidaknya,” jelasnya.

Mengenai pengusaha, kepala dinas hingga anggota DPRD yang juga tercatat sebagai penerima BPPUM itu kemungkinan berasal dari data BRI.

Sementara Anggota DPRD Sragen, M Haris Efendi tidak menampik namanya muncul di daftar sebagai penerima BPUM itu. Namun dia mengaku, dirinya merasa tak pernah mengajukan BPUM. Justru kemunculan namanya itu dinilai merugikannya lantaran menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat.

“Iya memang benar itu nama saya dan alamat saya. Tapi saya nggak pernah mengajukan BPUM. Dan setelah kami cek, ternyata banyak pengusaha besar yang muncul jadi penerima,” tandasnya.* (Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *