OPINI: Potret Buram dan Rapor Merah DPR

Ilustrasi

 

FOKUSLINTAS.com – Pernah terjadi ulang tahun ke-65 Dewan Perwakilan Rakyat miskin apresiasi dan sepi ucapan selamat dari rakyat. Waktu itu kendati Ketua DPR Marzuki Alie menyampaikan beberapa prestasi DPR dalam pidatonya, tetap sulit bagi kita memberikan apresiasi positif atas kinerja dan perilaku anggota DPR belakangan waktu itu. Selain kinerja tak begitu menggembirakan, masih banyak perilaku tidak terhormat yang ditampilkan para wakil rakyat yang menyandang status terhormat tersebut.

Potret buram DPR periode sebelumnya terjerat korupsi, tersandung skandal seks, dan rendahnya tingkat kehadiran ternyata masih mendominasi wajah DPR. Alih-alih memperbaiki citra, wajah DPR yang 70 persen diisi pendatang baru itu justru semakin memperburuk wajah DPR dengan rencana pembangunan gedung baru yang disertai fasilitas ruang rekreasi, kolam renang, pusat kebugaran, dan ruang spa.

Pembangunan gedung mewah menguras APBN Rp Triliunan sama dengan biaya Jaminan Kesehatan Masyarakat untuk 22 juta penduduk miskin. Ini jelas mencederai rasa keadilan masyarakat dan kian mendegradasi kepercayaan publik kepada DPR.

Jika integritas (perilaku koruptif), disiplin (tingkat kehadiran), dan empati para wakil rakyat masih dinilai rendah dan belum layak diapresiasi, lalu bagaimana dengan kinerja DPR dalam menjalankan fungsi esensialnya legislasi, pengawasan, dan penganggaran sebagai anggota parlemen? Siapa paling bertanggung jawab atas wajah buram DPR hari-hari ini?

Kinerja DPR dalam menjalankan fungsi-fungsi kedewanan masih penuh rapor merah. Paling tidak, ada tiga potret masih merahnya rapor dilihat dari aspek fungsi utama parlemen. Pertama, rendahnya produktivitas dalam menjalankan fungsi legislasi. DPR sempat menyelesaikan pembahasan tujuh RUU. Waktu itu pun hanya satu RUU, yakni RUU revisi UU No 22 Tahun 2002 tentang Grasi, yang masuk Program Legislasi Nasional.

Kedua, dalam menjalankan fungsi penganggaran, DPR seolah hanya memperjuangkan kepentingan diri sendiri dan kurang berempati terhadap kondisi masyarakat yang sedang mengalami tekanan ekonomi. Hal tersebut terlihat dari ide kontroversial pembangunan gedung baru DPR senilai Rp 1,6 triliun, dana aspirasi Rp 15 miliar per anggota (Rp 8,4 triliun), serta rumah aspirasi Rp 200 juta per anggota (Rp 112 miliar dan Rp 3,3 triliun untuk infrastruktur). Ironisnya, semua anggaran waktu itu ditanggung rakyat melalui APBN.

Ketiga, fungsi pengawasan seolah hanya jadi alat bagi partai dan DPR bernegosiasi dengan pemerintah. Ketidakjelasan dan ketidaktuntasan kasus Bank Century jadi potret paling terang dari ketidakseriusan DPR. Padahal, gegap gempita skandal ini telah menguras energi bangsa dan mengganggu jalannya pemerintahan.

Ketiga rapor merah itu kian menggerogoti citra kelembagaan DPR yang sebenarnya sudah buruk di mata rakyat. Berdasarkan survei Transparency International Indonesia, DPR dan parpol masih merupakan lembaga terkorup dalam persepsi publik. Hasil jejak pendapat beberapa waktu lalu menunjukkan, DPR dan parpol memiliki tingkat kepercayaan publik yang sangat rendah.

Merosotnya citra DPR merupakan potret kegagalan parpol. Rendahnya kualitas dan produktivitas DPR merupakan tanggung jawab partai sebab semua anggota DPR diseleksi melalui mekanisme partai. Karena itu, penyimpangan (malafungsi) partai berpengaruh terhadap kualitas dan produktivitas para wakil rakyat. Paling tidak, ada lima potret malafungsi partai yang menyebabkan buramnya wajah DPR secara bervariasi: akibat rapuhnya sistem perekrutan dan penjaringan calon anggota legislatif (caleg), dampak ketidakjelasan sumber pemasukan keuangan partai, efek disfungsi aspirasi dan artikulasi partai, implikasi dari macetnya fungsi pendidikan politik, serta kekeliruan sistem komunikasi politik partai dalam kampanye.

Rendahnya integritas dan kualitas kinerja anggota DPR jelas mengindikasikan ada yang keliru dengan sistem perekrutan. Sistem penjaringan caleg di beberapa partai terperangkap pada praktik politik uang akibat kebutuhan finansial partai dan biaya kampanye. Sementara kompetensi, rekam jejak, dan integritas menjadi pertimbangan terakhir dalam kriteria penjaringan. Apalagi, setelah terpilih, juga diwajibkan memenuhi setoran ke partai.

Pada situasi seperti inilah pendekatan politik uang dalam penjaringan caleg, mahalnya ongkos kampanye, serta beban setoran ke partai jadi pintu masuk perilaku koruptif anggota DPR karena korupsi jadi jalan pintas untuk mengembalikan biaya politik yang telah dikeluarkan.

Disfungsi artikulasi dan agregasi kepentingan oleh partai juga mendorong penyimpangan di DPR. Selain tugas partai, fungsi aspirasi juga memang jadi tugas DPR, tetapi tidaklah pantas jika sumber dananya diambil dari uang rakyat (APBN). Fungsi pendidikan politik juga tak dijalankan partai. Alih-alih memberikan pendidikan politik, elite partai justru menularkan pragmatisme politik kepada pemilih dengan membangun relasi bersifat transaksional sehingga relasi wakil rakyat-konstituen dibangun dengan uang. Karena itu, tak mengherankan, wakil rakyat kerap didatangi proposal permintaan bantuan akibat pragmatisme konstituen.

Kekeliruan sistem komunikasi politik, terutama metode mengumbar janji dalam kampanye, menyebabkan problem bawaan bagi para anggota DPR. Akibatnya, partai dan caleg terjebak janji kampanye sendiri. Padahal, fungsi DPR bukan eksekutor kebijakan. Tuntutan konstituen atas janji-janji kampanye ini mendorong perilaku menyimpang anggota DPR.

Malafungsi partai ini mendorong penyimpangan di DPR sehingga kualitas dan citra DPR tidak kunjung membaik. Karena itu, rapor merah DPR hakikatnya juga rapor merah bagi partai karena potret buram DPR merupakan cerminan kegagalan partai-partai di DPR. Karena itu, untuk membereskan persoalan di DPR, harus dimulai dengan mereformasi sistem kelembagaan internal dan perilaku partai melalui UU Partai Politik dan UU Pemilu. Selain revisi UU, perlu juga kesadaran para elite partai dan anggota DPR untuk segera mereformasi diri. Jika partai dan DPR tidak segera berbenah, ulang tahun DPR sejatinya belum layak dirayakan rakyat, melainkan hanya pantas dirayakan sendiri oleh politisi.

 

(Oleh: Hanta Yuda AR Analis Politik The Indonesian Institute)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *