Polemik SPJ atau LPJ Molor Tak Kunjung Usai, Kepala Desa Sriwedari Salaman Magelang di Duga Melanggar Aturan dan Menyalahgunakan Wewenang Jabatan

Hasil Investigasi dan Klarifikasi BPAN LAI Kabupaten Magelang, terkait SPJ/LPJ 2019 yang belum selesai, diduga mantan Kades Sriwedari Salaman melanggar Peraturan dan penyalahgunaan wewenang jabatan. Foto: Istimewa/fokuslintas.com

 

FOKUSLINTAS.com – Polemik molornya penyelesaian SPJ/LPJ tahun 2019 di Desa Sriwedari Kecamatan Salaman sampai bulan September 2020, termonitor sampai ke sekretariat BPAN Lembaga Aliansi Indonesia Kabupaten Magelang. Ada hal yang janggal terkait penyusunan SPJ/LPJ yang seharusnya adalah kegiatan rutin yang harus dilakukan setiap tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan penyelenggaraan pemerintahan.

Pantauan BPAN LAI di lapangan akhirnya mendapatkan informasi tambahan, lalu memprioritaskan kepada masalah LPJ/SPJ 2019 untuk diungkap. Dari semua nara sumber membenarkan, bahwa SPJ/LPJ Desa Sriwedari tahun 2019 memang benar-benar belum diselesaikan.

Terkait temuan tersebut, Kepala Desa Sriwedari diduga telah melanggar PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA pada Bagian Kelima tentang Pertanggungjawaban pada Pasal 77 (1) dan (2), yang berbunyi :
Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Menilik perihal belum selesainya SPJ/LPJ 2019, menurut Kades Sriwedari, Supriyati, S.Pd., dimana adalah kades baru yang baru dilantik menjadi Kades pada tanggal 8 Januari 2020 yang lalu, artinya pihaknya hanya meneruskan APBDes dari program-program Kades sebelumnya. Sehingga alur SPJ/LPJ 2019 harus sinkron dengan Kades sebelumnya.

Data yang didapat bahwa Saroso Kades Sriwedari periode sebelumnya, mendapatkan fakta diketahui juga ikut bertarung di PILKADES Sriwedari tahun 2019, untuk masa jabatan 2020-2026. Saroso adalah salah satu lawan politik dari Supriyati, Kades terpilih. Sebagai petahana, Saroso berpegang pada aturan PILKADES yang berlaku, bahwa untuk bisa maju lagi mencalonkan diri menjadi Kades, dia harus sudah selesai pertanggungjawabannya dalam hal penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan sesuai APBDes 2019, untuk bisa mendapatkan rekomendasi dari inspektorat Pemkab Magelang.

Dari dasar ini, Saroso merasa bahwa pertanggungjawaban dia sudah selesai. Akan tetapi, karena dalam masa jabatan terakhirnya masih ada dana sisa sebesar sekitar 330 juta rupiah, dana sebesar itu diserahterimakan kepada Kepala Desa baru untuk dibelanjakan sesuai APBDes 2019.

“Tanggung jawab saya secara hukum sudah selesai, dibuktikan dengan adanya rekomendasi dari Inspektorat untuk saya berlaga di PILKADES. Bahwasanya ada sisa anggaran yang belum terserap, maka kami serahterimakan kepada Kepala Desa yang baru untuk dibelanjakan, nilainya sekitar 330 juta”, ungkapnya.

Dalam hal ini, Kades baru semestinya hanya mempertanggungjawabkan anggaran senilai sekitar 330 juta Rupiah, yang dia belanjakan sampai Maret 2020.

“Demi segera selesainya SPJ/LPJ 2019 agar tidak mengganggu pembuatan SPJ/LPJ 2020 serta pembuatan RAPBDes 2021, saya siap seandainya diminta bantuannya,” tandasnya.

Sementara itu, dari data yang dihimpun, Kades Supriyati, membenarkan tentang adanya dana sisa anggaran yang dia terima dari pejabat sebelumnya. Pihaknya menyampaikan tidak mendengar ada keluhan-keluhan semacam itu. Menurutnya, semua fine-fine (baik-baik, red) saja.

“Yang penting, saya setiap hari masuk kerja, melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan desa. Suara-suara miring tidak kami tanggapi. Desa ini butuh ketentraman, sehingga kehidupan bermasyarakat bisa terus berjalan. Semua anggaran telah dibelanjakan sesuai pos-nya masing-masing. Kami menargetkan pada bukan 10 (Oktober) semua sudah selesai,” tegas dia.

Ketika disampaikan tentang kesiapan kades lama untuk ikut membantu agar permasalahan segera selesai, Supriyati menjawab, “Siap. Segera kami akan sowan ke kades lama untuk koordinasi penyelesaian masalah ini. Kami akan terus bekerja, sehingga ditargetkan pada bulan Oktober 2020, LPJ/SPJ 2019 sudah selesai,” tambahnya.

Dalam investigasi yang lain, waktu menjumpai mantan Sekdes Sriwedari, Nurbiyanto yang telah dimutasi menjadi Pelaksana di Puskesmas Salaman II, dikarenakan yang bersangkutan adalah PNS yang sesuai Keputusan Bupati Magelang nomor 180.182/820/91/KEP/22/20202 tertanggal 10 September 2020 dikembalikan ke lingkungan Pemkab Magelang. Dia mengatakan, bahwa semua berkas SPJ/LPJ 2019 pada kepemimpinan Kades Saroso sudah lengkap dan ada di komputer desa. Tinggal print saja.

Tentang SPJ/LPJ dari anggaran dana sisa sebesar 330 juta Rupiah yang belum dibuat laporannya, Nurbiyanto berkilah, “Semasa saya masih menjabat Sekdes, belum ada rincian dan bukti-bukti dari pembelanjaan sisa anggaran 2019 yang disampaikan di meja Sekdes. Jadi saya belum bisa menyusunnya,” ujarnya.

Proses klarifikasi berlanjut ke Ketua BPD Sriwedari, Nurochim. Pihaknya juga membenarkan adanya informasi keterlambatan pembuatan SPJ/LPJ 2019 Desa Sriwedari.

“Memang benar, SPJ/LPJ 2019 belum dibuat. Saya belum menandatanganinya. Ini sangat merisaukan kami terkait pembuatan RAPBDes 2021. Yang 2019 aja belum dibuat. Sebentar lagi harus menyelesaikan SPJ/LPJ 2020. Disertai RAPBDes 2021. Ini akan menjadi pekerjaan yang menyita perhatian karena rawan akan laporan yang belum diverifikasi karena waktunya yang mepet,” urai dia.

Sebagai rekan kerja sekaligus wakil masyarakat dalam mengontrol jalannya pelaksanaan pemerintahan desa, pihaknya sudah sering mengingatkan Kades secara lisan. Tetapi tampaknya masukan dari BPD tidak ditanggapi secara memadai. BPD Desa Sriwedari melaporkan hal ini ke Pengurus Paguyuban BPD se-Kabupaten Magelang untuk bisa difasilitasi pelaporan ke pihak terkait.

“Kami tidak tahu persisnya, karena tidak pernah disampaikan keluhan serta hambatannya kepada kami. Tetapi dari informasi yang kami dapatkan dari beberapa pihak, hal ini dikarenakan belanja anggarannya dilakukan sendiri oleh Kades. Sehingga perangkat desa lainnya tidak bisa membantu untuk ikut menyelesaikannya,” bebernya.

Menurutnya, sebenarnya banyak keluhan dari warga yang sampai ke pengurus BPD. Dari masalah kecil, sampai masalah yang sensitif. Dari keterangan warga, jika terkait kebijakannya lebih condong menguntungkan timses-nya. Seperti distribusi bantuan dari pemerintah, pembangunan infrastruktur, dan lain-lainnya. Akan tetapi pihak warga takut melaporkan ke balai desa.

Terkait adanya laporan hasil investigasi dan klarifikasi yang dihimpun serta dilayangkan tertanggal 2 Oktober 2020, Supriyati memberikan jawaban secara tertulis nomor 005/24/Ds-XIX/2020 tertanggal 7 Oktober 2020 yang intinya membenarkan temuan fakta bahwa SPJ/LPJ 2019 benar-benar belum dibuat, dan SPJ/LPJ Desa Sriwedari Tahun 2019 sedang dalam proses penyusunan.

Menanggapi serta meneruskan informasi ini, BPAN LAI Kabupaten Magelang membuat surat Nomor 007/DPC/BPANLAI/X/2020 tertanggal 23 Oktober 2020 kepada Inspektorat dengan tembusan kepada Bupati dan Sekda Kabupaten Magelang, perihal permintaan klarifikasi atas temuan kasus belum dibuatnya SPJ/LPJ Desa Sriwedari tahun 2019. Klarifikasi ditujukan untuk mempertanyakan fungsi dan tugas pokok Inspektorat dalam menangani kasus seperti ini yang berlarut-larut.

Memasuki bulan Nopember 2020, BPAN LAI belum mendapatkan konfirmasi dari pihak terkait jika SPJ/LPJ 2019 yang dijanjikan oleh Kades Supriyati sudah selesai dibuat. Jadi bahan acuan pertimbangan, tahun 2020 sudah mau berakhir, Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas pelaksanaan penggunaan anggaran dan penyelenggaraan pemerintahan desa tahun 2019 masih dalam proses penyusunan.

Terpisah, Ketua DPC BPAN LAI Magelang Silasih Setiawan mengatakan, hal ini pastilah menjadi polemik di masyarakat dan menimbulkan banyak prasangka dan dugaan. Dan sangat disayangkan jika keterlambatan penanganan masalah ini dapat menimbulkan gejolak hubungan kerja antar lembaga desa, yang akan semakin memperlambat penyelesaian.

“Seyogyanya, pihak Pemkab Magelang bisa bertindak tegas. Memang fungsi-fungsi pembinaan dikedepankan. Tetapi jika memang terbukti benar-benar melanggar, semestinya ada tindakan dan hukuman. Jangan membiarkan masyarakat menilai dengan nalar mereka sendiri, bahwa ada proses pembiaran maupun perlindungan terhadap pihak yang wan prestasi.” Ungkapnya.

Melalui surat tugas Nomor : 005/DPC/BPANLAI/IX/2020 disertai surat pemberitahuan kegiatan nomor : 006/DPC/BPANLAI/IX/2020 kepada pihak terkait tertanggal 29 September 2020.

Atas hal itu, dengan pernyataan sikapnya bahwa bagaimana pun BPAN LAI bertekad tetap akan mengawal kasus itu sampai tuntas. Keadilan dan kebenaran harus ditegakkan. Aset Negara harus diselamatkan. (Anis/Tim DPC BPAN LAI)

 

 

Editor: Awi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *