Dugaan Tindak Pidana Korupsi, Rektor Universitas Negeri Semarang di Laporkan KPK

Rektor Unnes Dilaporkan Mahasiswanya ke KPK Terkait Dugaan Korupsi
Pemberantasan Korupsi (KPK) Ilustrasi logo KPK. (dok/Fokuslintas.com)

 

FOKUSLINTAS.com – Rektor Universitas Negeri Semarang (Unnes) Fathur Rokhman dilaporkan ke KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi. Pelapor adalah mahasiswanya, yakni Frans Josua Napitu.

Laporan terhadap Rektor Unnes dibenarkan oleh Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri. Ali memastikan bahwa setiap laporan masyarakat akan ditindaklanjuti KPK.

“Terkait laporan masyarakat tersebut setelah kami cek benar telah diterima KPK,” kata Ali, kepada wartawan, Jumat (13/11/2020).

Ali mengatakan langkah awal KPK menindaklanjuti laporan itu adalah dengan lebih dulu melakukan verifikasi dan penelaahan. Menurut Ali, verifikasi dan penelaahan dilakukan guna menentukan apakah laporan tersebut masuk ranah tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan KPK atau tidak.

“Apabila kemudian setelahnya ditemukan setidaknya ada dua bukti permulaan yang cukup, maka KPK tentu akan menindaklanjuti dan memprosesnya sesuai ketentuan UU yang berlaku,” ujar Ali.

“KPK menyadari peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi sangat penting, untuk itu masyarakat yang mengetahui adanya dugaan Tipikor dapat melaporkan kepada KPK melalui Pengaduan masyarakat atau call center KPK di nomor 198,” sambungnya.

Sementara itu, Frans Josua selaku pelapor mengatakan transparansi dan antikorupsi merupakan prinsip yang harus dipegang teguh dalam pengelolaan lembaga. Khususnya di perguruan tinggi negeri, yang merupakan salah satu lembaga negara.

Frans menyebut bahwa ada beberapa komponen yang berkaitan dengan keuangan atau anggaran yang dinilai janggal di kampusnya. Hal itu memunculkan dugaan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi yang didasari hasil observasi yang dilakukan oleh dirinya.

“Komponen yang dimaksud adalah keuangan yang bersumber dari mahasiswa maupun luar mahasiswa baik sebelum dan di tengah pandemi COVID-19,” ujar Frans.

Dihubungi terpisah, pejabat Humas Unnes Muhamad Burhanudin mengaku Rektor Unnes belum mengetahui materi aduan yang dilaporkan ke KPK. Menurutnya, dalam proses penggunaan keuangan, Unnes menaati asas aturan yang berlaku.

“Alhamdulillah Unnes mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) selama 10 tahun. Pak Rektor yakin pihak KPK akan profesional dalam menangani setiap aduan yang ada,” katanya.

Menurut Burhanudin, tata kelola keuangan Unnes menerapkan prinsip zona integritas dan transparansi. Bahkan, kata dia, setiap tahun Unnes selalu dimonitor dan dievaluasi oleh Inspektorat dan BPK.

“Pak Rektor mengikuti arah dan kebijakan pemerintah untuk menciptakan tata kelola kampus yang sehat dan alhamdulillah Unnes telah memperoleh WTP 10 kali berturut-turut. Kami percaya KPK lembaga yang kredibel dan telah memiliki mekanisme profesional terhadap setiap laporan masyarakat,” pungkasnya.*

 

Editor: Adm

(Dtc/Dwi/Tim)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *