Tak Diatur dalam UU Cipta Kerja, SKK Migas Tunggu Revisi UU Migas

Wakil Kepala SKK Migas Fatar Yani Abdurrahman | infopublik

 

FOKUSLINTAS.com – Setelah BP Migas dibubarkan, maka Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) tidak memilik landasan hukum untuk menjalankan amanah negara. SKK Migas bakal ditentukan dalam Revisi Undang-Undang No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

“Setelah dibubarkannya BP Migas, maka kami SKK Migas yang tidak punya UU tetap menjalankan amanah negara, ya terombang-ambing, tapi insya Allah kita jalan terus di tengah badai ini,” kata Wakil Kepala SKK Migas Fatar Yani Abdurrahman dalam keterangannya, Sabtu (14/11), yang dilansir dari laman infopublik.id.

Semula pihaknya berharap kepastian hukum tentang kelembagaan institusi hulu migas ini diatur di dalam UU tentang Cipta Kerja. Namun nyatanya, kejelasan mengenai institusi hulu migas ini tidak jadi dimasukkan di dalam UU Cipta Kerja, tapi malah akan diatur di dalam Revisi UU Migas.

Pihaknya berharap agar UU Migas ini segera direvisi karena saat ini payung hukum kelembagaan SKK Migas hanya bernaung di bawah Peraturan Presiden.

“Kami sangat berharap ini bisa cepat selesai supaya apa yang kami kerjakan ada dasar hukumnya. Walau sekarang sudah ada dasar hukumnya, tapi level dasar hukumnya masih Peraturan Presiden,” tuturnya.

Menurutnya, kepastian hukum terhadap institusi SKK Migas ini juga penting karena terkait iklim investasi dan keyakinan bagi calon investor maupun investor hulu migas yang telah ada.

“Kami harapkan akan diberikan kepastian hukum ke depan. Kalau tidak ada kepastian hukum, kita juga akan sulit,” ujarnya.

Dia mengatakan, di dalam UU Migas tahun 2001, tidak hanya mengatur kegiatan hulu migas, tapi juga hilir. Oleh karena itu, bila institusi SKK Migas ini diubah, menurutnya harus jelas bentuknya seperti apa.

“Ini yang menjadi pertanyaan, bagaimana bentuknya,” ujarnya.

Fatar mempertanyakan akan dibuat seperti apa industri hulu migas ke depannya. Meski sudah ada transformasi dari fosil ke energi baru terbarukan (EBT), namun menurutnya sampai 2050 mendatang penggunaan energi fosil secara volume akan naik.

“Sebenarnya ekonomi Indonesia masih tumbuh, kebutuhan energi masih akan meningkat, fosil pun jumlahnya akan meningkat, tidak turun,” tegasnya.*

(Tim-Handi)

 

Editor: Adm

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *