Presiden Atau Mendagri Tidak Berwenang Mencopot Kepala Daerah, Ungkap Yusril

Yusril Ihza Mahendra di sidang perdana gugatan Pilpres 2019 di MK. Foto: dok

 

FOKUSLINTAS.com – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian jadi sorotan karena instruksinya tentang protokol penegakan kesehatan COVID-19 dengan bisa mencopot kepala daerah yang melanggar. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra pun ikut memberi pandangannya terkait Mendagri Tito Karnavian.

Yusril menjelaskan, peraturan Mendagri Tito Karnavian tersebut tak bisa dijadikan dasar pencopotan kepala daerah.

“Yang perlu dilakukan adalah mengukur Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 itu dapat dijadikan dasar bagi anggota yang benar-benar kepala daerah yang tidak melaksanakan peraturan-undangan terkait dengan penegakan protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi COVID-19? Jawabannya, tentu saja tidak, ”kata Yusril melalui keterangan tertulis, Kamis, 19 November 2020.

Menurut Yusril, peraturan yang dibuat presiden, yang mengacu pada dan sejenisnya, pada hakikatnya hanya perintah tertulis dari atasan kepada jajaran yang berada di bawahnya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Dia menjelaskan itu dengan mengatur proses Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada 2003. Saat itu, Yusril selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Ia bilang, dalam prosesnya, UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan itu kemudian menjadi UU Nomor 10 Tahun 2004. Pun, selanjutnya diganti dengan UU Nomor 12 Tahun 2011.

“Dan, telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019, sudah tidak ada lagi inpres sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan. Ini untuk mengakhiri keragu-raguan tentang status inpres yang sangat banyak diterbitkan pada masa Presiden Soeharto,” jelasnya.

Yusril yang diterapkan, peraturan yang terkait ancaman kepala daerah pelanggar protokol bisa saja terjadi. Namun, proses pelaksanaan kemacetan kepala daerah itu tetap harus memiliki UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Sebagaimana kita maklum UU Pemerintahan Daerah sekarang menyerahkan rakyat pemilihan kepala daerah secara langsung kepada melalui pilkada yang dilaksanakan oleh KPU dan KPU di daerah,” lanjut Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu.

Dalam konstitusi, ia menekankan, peringkat KPU sebagai satu-satunya lembaga yang ditentukan oleh pasangan pemenang dalam pilkada. Meski kadang KPU harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap jika ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Namun, pasangan yang ditetapkan KPU sebagai pemenang, tidak dapat dipersoalkan, apalagi ditolak oleh pemerintah. Presiden atau mendagri tinggal menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan Pasangan Gubernur atau Bupati / Walikota terpilih dan melantiknya.

“Dengan demikian, presiden salah mengambil inisiatif memberhentikan gubernur dan / atau wakil gubernur. Mendagri juga tidak mengambil tindakan prakarsa memberhentikan bupati dan wali kota beserta wakilnya, ”jelasnya.

Pun, ia menyampaikan proses kemacetan kepala daerah, termasuk dengan alasan melanggar Pasal 67 huruf b jo Pasal 78 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf d tidak melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan peraturan-undangan yang terkait dengan penerapan protokol kesehatan, tetap harus dilakukan melalui DPRD.

“Jika ada DPRD yang berpendapat demikian, mereka wajib memulainya dengan melakukan proses pemakzulan (impeachment),” ujarnya.

Yusrul berkata, jika DPRD berpendapat cukup alasan bagi kepala daerah untuk dimakzulkan, maka pendapat DPRD tersebut wajib disampaikan kepada Mahkamah Agung (MA) untuk dan diputuskan. Namun, untuk keadilan, maka kepala daerah yang akan dimakzulkan itu diberi kesempatan MA untuk menolak diri.

“Jadi, proses pemakzulan itu akan memakan waktu lama, mungkin mungkin pula lebih. Apa yang jelas bagi kita adalah presiden atau mendagri masalah ini memberhentikan atau ‘mencopot’ kepada daerah, karena kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, ”tegasnya.

Kata dia, kewenangan presiden dan mendagri hanya melakukan pemberhentian sementara tanpa proses pengusulan oleh DPRD dalam hal kepala daerah terjerat kasus hukum dengan pidana di atas lima tahun. Hal ini seperti dakwaan kasus korupsi, makar, terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara.

“Kalau dakwaan tidak terbukti dan kepala daerah sudah dibebaskan, maka selama masa jabatannya masih tersisa, presiden dan mendagri wajib mengatur jabatan dan jabatannya,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan peraturan penegakan protokol kesehatan kepada seluruh kepala daerah demi memaksa penularan COVID-19. Instruksi ini sebagai respons pemerintah terkait kerumunan akhir-akhir ini seperti acara di Petamburan, Jakarta Pusat yang dihadiri Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab.

Terkait kerumunan itu, Gubernur DKI Anies Baswedan pun polisi. Begitupun Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria. Anies sudah menjalani pemeriksaan pada Selasa, 17 November 2020.

“Saya sampaikan kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk mengindahkan langkah ini, karena ada risiko menurut UU. Kalau UU dilanggar dapat dilakukan pemberhentian,” ujar Tito Karnavian.

Eks Kapolri itu meminta meminta seluruh kepala daerah agar menaati instruksinya dan segala peraturan peraturan-undangan. Imbauan ini mengingatkan pada peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

“Kalau kita lihat UU Nomor 12 Tahun 2012 yang diubah jadi UU No 15 Tahun 2019 tentang peraturan Perundang-undangan, di antaranya termasuk peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, itu termasuk ketentuan peraturan peraturan-undangan dan, kalau itu dilanggar, sanksinya dapat diberhentikan sesuai dengan Pasal 78, “jelas Tito. (ase-viv)

 

Editor: Adm

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *