Bawaslu Wonogiri Temukan Pelanggaran saat Kegiatan Konsolidasi Salah Satu Paslon di Giritontro

Foto: ist

 

FOKUSLINTAS.com – Bawaslu Wonogiri menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum ASN, oknum Kepala Desa dan oknum Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang menghadiri kegiatan konsolidasi salah satu paslon di Kecamatan Giritontro.

“Itu adalah obyek pengawasan kami melalui Panwascam Giritontro. Hari ini, kita register menjadi sebuah temuan dugaan pelanggaran. Ini juga baru selesai pembahasan pertama dengan tim Gakkumdu,” ungkap Ketua Bawaslu Wonogiri, Ali Mahbub kepada wartawan, Selasa (24/11).

Setidaknya, melalui Panwascam Giritontro menemukan sebanyak 12 orang yang diduga melakukan pelanggaran. Dimana, mereka diketahui menghadiri acara konsolidasi salah satu paslon. Dari 12 orang tersebut diantaranya berstatus ASN, Perangkat Desa dan KPPS. Atas temuan itu, pihaknya telah meregister temuan tersebut dengan nomor register 03/TM/PB/Kab/14.34/xi/2020.

“Kami akan segera menindaklanjuti temuan tersebut,” ujarnya.

Menurut Ali, dalam waktu dekat ini Bawaslu akan melakukan klarifikasi kepada 12 orang yang diantaranya adalah oknum ASN, oknum Kepala Desa dan juga oknum KPPS.

“Rinciannya, ada satu orang oknum ASN, lima orang oknum Kepala Desa, lima orang oknum KPPS dan satu penyelenggara kegiatan,” jelas Ali.

Ali Mahbub mengatakan, untuk oknum KPPS disebut sebagai pelanggaran kode etik sedangkan untuk oknum ASN dan oknum Kepala Desa yang hadir adalah perihal perbuatan yang bersifat menguntungkan atau merugikan salah satu paslon.

Larangan bagi ASN dan Kepala Desa tertuang di Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang. Pada pasal 71 ayat 1 tertulis Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Di dalam proses penindakan selanjutnya imbuh dia 12 orang itu nantinya akan dipanggil untuk diklarifikasi. Pihaknya mengaku akan menindak tegas siapapun bagi yang terbukti melanggar peraturan tanpa tebang pilih.

“Pembahasan pertama sudah dilakukan, akan kita lakukan verifikasi selama tiga hari. Di hari terakhir itu bakal kita lakukan pembahasan kedua untuk menentukan status pelanggarannya,” tandasnya.* (Tim-Dwi)

 

Editor: Adm

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *