Penemuan 559 Konten Kampanye Pilkada Serentak, Ini Tindakan Bawaslu

Anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar | infopublik

 

FOKUSLINTAS.com — Per 29 November, sebanyak 559 konten kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 ditemuan internet Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI. Bawaslu meminta 228 konten internet diturunkan atau take down, karena melanggar Undang-Undang (UU) tentang Pilkada ataupun UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

”Jika kasus pelanggaran berasal dari laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), maka Bawaslu mengembalikan kasus tersebut setelah dianalisis agar ditindaklanjuti. Sementara, jika laporan pelanggaran berasal dari temuan atau publik ke Bawaslu, maka pihaknya langsung berkoordinasi dengan platform media sosial untuk meminta proses takedown,” ungkapAnggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar, Rabu (2/12).

Dikutip dari laman infopublik.id, Fritz menegaskan, pihak yang bisa melakukan takedown konten adalah penyedia platform atau media sosial itu sendiri.

“Tergantung asal dari mana. Kalau laporan dari Kominfo, kami kirim balik ke mereka. Kalau itu temuan Bawaslu atau laporan masyarakat, kami langsung koordinasi,” kata Fritz.

Ia memerinci, dari 559 konten internet yang telah dianalisis Bawaslu, 416 konten berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Dari hasil analisis, Bawaslu menemukan, 103 alamat website atau URL yang melanggar Pasal 69 huruf c UU Pilkada, 10 url melanggar Pasal 187 ayat 1 UU Pilkada, delapan url melanggar Pasal 69 huruf b UU Pilkada, serta dua url melanggar Pasal 28 UU ITE.

Selain itu, Bawaslu memeriksa 25 laporan yang masuk melalui kanal LAPORKAN bawaslu. Bawaslu juga memeriksa sekitar 105 iklan kampanye yang aktif selama masa kampanye dari 21 Oktober sampai 13 November 2020.

Ia menambahkan, Bawaslu juga menindaklanjuti 13 laporan melalui typeform.

Rinciannya, lima laporan terkait pelanggaran larangan kampanye, empat laporan ujaran kebencian, dua laporan penyebaran berita bohong atau hoaks, satu laporan terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), serta satu laporan disinformasi.

Ia mengatakan, Bawaslu telah bekerja sama dengan Kominfo dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam upaya pengawasan konten internet Pilkada 2020. Bawaslu pun bersinergi dengan tim kejahatan siber Mabes Polri bersama kejaksaan di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam menindaklanjuti penanganan dugaan tindak pidana pemilihan.* (Tim-Dwi)

 

Editor: Adm

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *