Proses Penyidikan Kasus Pengeroyokan di Solo Dihentikan Tiba-tiba, Polresta Solo di Gugat ke Pra Peradilan

Pemohon pra peradilan, Joenoes Rahardjo (kanan) berdiskusi bersama dengan kuasa hukumnya, Kardiansyah Afkar. Foto: dok

 

FOKUSLINTAS.com – Seorang warga Kecamatan Serengan, Joenoes Rahardjo menggugat pra peradilan terkait kesaksian palsu yang dilakukan adik kandungnya, Setia Budi Rahardjo dan istrinya Sandrawati Gunawan. Gugatan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri (PN) Kota Solo ini akan mulai digelar pada Senin (7/12) mendatang.

“Kami melihat di sini ada kejanggalan terkait dengan penghentian penyidikan dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Satreskrim Polresta Solo,” terang kuasa hukum Pemohon, Kardiansyah Afkar kepada wartawan, Kamis (3/12).

Menurut Afkar, Setia Budi Rahardjo dan istrinya Sandrawati Gunawan telah memberikan keterangan palsu dalam persidangan kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh kliennya. Dalam proses persidangan itu mereka memberikan keterangan palsu di bawah sumpah bahwa kliennya melakukan pemukulan. Akibatnya, kliennya terpaksa menjalani hukuman penjara selama empat bulan. Atas dasar itu, dia melaporkan keduanya ke Satreskrim Polresta Solo atas dugaan memberikan sumpah palsu di proses persidangan tersebut.

“Dalam prosesnya dikeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP). Sehingga, menyatakan dinaikan dari tahap penyelidikan ke penyidikan karena adanya bukti yang cukup. Tapi, kenapa tiba-tiba dikeluarkan SP3 dengan alasan tidak cukup bukti. Artinya apa? keterangan yang sangat kontradiktif ini,” tegas Afkar.

Pihaknya juga melihat adanya kejanggalan lain kasus yang dihadapi kliennya tersebut. Yakni, dalam proses penyidikan. Dimana, ada keterangan ahli yang justru tidak digunakan oleh penyidik. Padahal, ahli tersebut adalah permintaan dari penyidik. Dengan adanya itu, pihaknya mempertanyakan objektivitas penyidik. Keterangan ahli yang secara institusional diminta oleh penyidik tidak dipakai.

“Kalau saya boleh mengatakan itu dihilangkan, tidak pernah dimunculkan. Artinya objektivitas penyidik kami pertanyakan dalam perkara,” kata Afkar.

Sementara itu, Kastreskrim Polresta Solo AKP Purbo Adjar Waskito saat ditemui wartawan mengatakan, syarat materiil dan formil penegakan hukum harus dipenuhi semua.

“Termasuk kita melihat perkara hukum itu penyidik tidak bermain sendiri. Kita juga melibatkan ahli,” kata Purbo.

Dia mengungkapkan, apabila bukti-bukti dan keterangan ahli apabila sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yakni dua alat bukti.

“Kalau dua alat bukti itu tidak terpenuhi tentunya perkara tidak akan dilanjutkan. Itu yang menjadi pertimbangan kita untuk penghentian perkara,” katanya.* (Tim-Her)

 

Editor: Adm

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *