KPU di Nilai Masyarakat Tak Netral, Sebabnya Apa Ya?

FOKUSLINTAS.com, POLITIK – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi mengaku prihatin karena masih adanya masyarakat yang termakan hoaks. Imbasnya tidak sedikit warga yang tidak percaya KPU dan Bawaslu netral.

“Jika berdasar survei yang dilakukan oleh SMRC, angka tidak percaya ke penyelenggara pemilu totalnya mencapai 12 persen. Itu angka yang besar. Artinya proses delegitimasinya berhasil untuk sebagian orang. Ini yang berbahaya,” ujar Pramono di KPU, Jakarta, Selasa (12/3/2019).

Pramono juga menuturkan, salah satu hal yang mempengaruhi kualitas pemilu adalah banyaknya hoaks. Delegitimasi KPU juga tidak akan terjadi apabila masyarakat tidak percaya adanya haoks-hoaks politik ini.

“Karena hoaks memanipulasi informasi itu dan itu berbahaya,” katanya.

Oleh sebab itu, untuk mengembalikan tingkat kepercayaan kepada masyarakat. KPU ‎mengedepankan transparansi kepada publik. Bahkan, bisa juga mengambil tindakan hukum pada pelaku penyebar hoaks yang tujuanya medelegitimasi penyelenggara pemilu.

“Karena KPU berkomitmen menjadikan pemilu 2019 ini berkualitas. Dan kami serius menanggapi persoalan hoaks itu, agar masyarakat berpikir berarti memang tidak ada apa-apa,” pungkasnya.

‎Sekadar informasi, Dari survei SMRC yang dirilis Senin (11/3/2019), sebanyak 80 persen masyarakat percaya pada kemampuan KPU dan Bawaslu menjalankan amanat mereka pada Pileg dan Pilpres 2019. Hanya sekitar 12 persen. yang kurang atau tidak yakin dengan kemampuan penyelenggara pemilu.

Survei opini publik nasional tersebut dilakukan pada 24-311 Januari 2019, dengan melibatkan 1.620 responden yang dipilih secara random di seluruh Indonesia dengan margin of error 2,65 persen.(*)

Editor : Admin

Kontributor : BIN

Sumber : Antara

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Post