Pengawasan di Perketat, Pupuk Bersubsidi Banyak di Selewengkan

FOKUSLINTAS.com, NASIONAL – Kementerian Pertanian (Kementan) terus berupaya meningkatkan pengawasan untuk mengantisipasi penyelewengan pupuk bersubsidi. Selama 2018, kasus penyelewengan pupuk bersubsidipun masih ada serta tercatat kasus tersebut masih terjadi di sejumlah daerah.

Sementara itu, Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy dalam keterangannya kepada media mengatakan, dilihat dari sisi kasus, biarpun ada penurunan penyelewengan. Namun, kasus ini masih ada dan terjadi di daerah lain. Salah satu upaya untuk menekan penyelewengan pupuk bersubsidi ini, dengan memberikan reward and punishment terhadap distributor dan kios.

“Hal itu karena.. distributor sampai pengecer ini, merupakan ujung tombak distribusi pupuk bersubsidi,” ujar Sarwo Edhy, Selasa (12/3/2019).

Sarwo juga mengingatkan pada distributor dan pemilik kios, supaya tidak macam-macam dengan pupuk bersubsidi. Apalagi, jika ada niatan untuk mengoplos pupuk atau mengganti karung kemasan pupuk bersubsidi ke karung ekonomis.

“Terkait hal itu jelas menyalahi hukum. Ancamannya juga berat. Sebab, pelaku akan berhadapan dengan aparat penegak hukum,” tegas Sarwo Edhy.

Perlu jadi pertimbangan dan pengamatan, termasuk dalam satu kilogram pupuk yang biasa diterima petani, karena ada subsidi pemerintah yang cukup besar. Saat ini, petani membeli pupuk seharga Rp 1.800 per kilogram. Padahal, harga asli dari pupuk itu mencapai Rp 4.500 per kilogram.

“Hitungannya jelas, berarti ada uang subsidi sebesar Rp 2.700 dari satu kilogram pupuk. Ini, yang harus dijaga oleh semua pelaku usaha pupuk di Indonesia,” ungkapnya.

Disisi lain, Sarwo juga mengingatkan, jika menyalahgunakan pupuk bersubsidi, tak hanya akan berhadapan dengan hukum di dunia. Namun, akan ada pembalasannya juga di akhirat nanti.

“Makanya, saya ingatkan kepada distributor atau pemilik kios resmi, untuk hidup lebih baik. Bisa menjaga amanah. Karena hidup hanya sekali. Jadi, saya tegaskan jangan coba-coba menyelewengkan pupuk bersubsidi,” ujarnya.

Dikatakan Sarwo, tahun ini pemerintah berupaya untuk lebih memerhatikan nasib petani. Salah satunya, dengan meningkatkan alokasi anggaran untuk subsidi pupuk. Adapun alokasinya, mencapai Rp 29 triliun.

Dengan besarnya alokasi untuk subsidi pupuk ini, diharapkan kedepan tidak ada lagi kasus kelangkaan pupuk. Sehingga, petani bisa menanam bahan pangan, tanpa terkendala dengan stok pupuk. Sebab, pemerintah telah menjamin ketersediaan pupuknya.

“Untuk RDKK pupuk Januari hingga Maret, yang kabarnya belum selesai, bisa menggunakan RDKK bulan yang sama di 2018 lalu. Kalau ada kekurangan atau kelebihan bisa realokasi,” pungkasnya.(*)

Editor : Admin

Kontributor : Prapto

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Post