PJ di Siapkan, 37 Kades di Sragen Akan Lengser

FOKUSLINTAS.com, SRAGEN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen menyiapkan sebanyak 37 aparat sipil negara (ASN) yang akan ditunjuk sebagai Penjabat Kepala Desa (Pj kades). Mereka akan diberikan tugas mengampu jabatan Kades karena Kades definitif memasuki masa purnatugas.

Berdasarkan catatan, ada sebanyak 37 kades di 18 kecamatan yang bakal berakhir masa jabatannya pada bulan ini. Rinciannya, 29 kades berakhir masa jabatannya pada 14 Maret dan delapan sisanya usai pada 25 Maret.

Kabag Pemerintahan Desa Setda Sragen, Didik Purwanto Rabu (13/03/2019) mengatakan, saat ini pengajuan 37 Pj Kades masih menunggu pengesahan dari Bupati Kusdinar Untung Yuni Sukowati. “Kami sudah proses mengajukan surat keputusan (SK) kepada Bupati Sragen. Harapan kami maksimal 13 Maret sudah mendapat legitimasi dan pada 14 Maret mereka sudah menempati posisi masing-masing,” ujarnya.

Sebenarnya ada keinginan untuk mengumpulkan para kades yang purna tugas, bersama para Pj, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan camat untuk dikumpulkan guna mendapat pengarahan dari Bupati. Tetapi hal itu tidak jadi dilakukan karena padatnya jadwal Bupati pada 14 Maret mendatang.

Didik mengungkapkan, salah satu yang dibidik menjadi Pj kades adalah ASN yang dulu pernah menjabat sebagai carik atau sekretaris desa (Sekdes). Mereka dipilih karena pertimbangan teknis, pernah menjadi sekdes sehingga tahu betul seluk-beluk pemerintahan dan administrasi desa.

Dari 37 desa itu, satu desa sebelumya sudah ditunjuk Pj kades, yakni di Desa Bandung Kecamatan Ngrampal. “Pejabat kades sebelumnya mundur karena memilih maju sebagai calon legislatif, sehingga sudah ditunjuk Pj kadesnya lebih dulu,” tandas Didik.

Satu lagi yang masih butuh kepastian adalah Kepala Desa Kaloran, Kecamatan Gemolong. Pejabat kades sebelumnya tersangkut kasus kriminal di Kudus. Hal itu karena penjelasan resmi dari pengadilan belum mereka terima, padahal itu menjadi dasar konsideran bagi pihaknya.

“Saya melihat di web pengadilan, ancaman hukumannya 5,6 tahun. Padahal kalau lebih dari 5 tahun berarti dia diberhentikan dengan tidak hormat. Tetapi untuk dasar konsideran bagi kami menerbitkan SK harus ada bukti dokumen tertulis dan resmi,” tuturnya.

Didik mengatakan mekanisme pengisian Pj kades dalam aturan yang sekarang ini berlaku, berbeda dengan aturan yang ada pada 2015 lalu. Dimana Bupati menunjuk Pj kades dari ASN di lingkungan Pemkab Sragen.

Disitu penjabarannya kewenangannya otomatis Bupati, yang penting ASN dan persyaratan normatifnya terpenuhi, meski ada pertimbangan lain. Seperti kompetensi juga Pj kades yang ditunjuk tempat tinggalnya tidak jauh dari desanya atau bahkan tinggal di desa itu. 

Editor : Admin

Kontributor : Tim FL

Sumber : Sam-Berbagai Sumber

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Post