Diduga Korupsi Sertifikat Tanah, Kades Mundu Klaten dan Perangkat Jadi Tersangka

FOKUSLINTAS.com, KLATEN – Pihak Kejaksaan Negeri Klaten terus mendalami kasus dugaan korupsi pengurusan sertifikat tanah di Desa Mundu, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten. Dalam kasus tersebut saat ini tim jaksa penuntut umum sedang merampungkan rancangan surat dakwaan dalam perkara tersebut.

Data yang di himpun fokuslintas.com, terkait kasus tersebut, Kejaksaan Negeri Klaten telah menetapkan dua tersangka yakni Kepala Desa Mundu, Waluyo dan seorang perangkat desa, Widodo. Kemudian di targetkan berkas dari kedua tersangka itu akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang pada akhir bulan April 2019 untuk disidangkan kasusnya.

Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Klaten, Ginanjar Damar Pamenang juga mengatakan bahwa kedua tersangka diduga melakukan pungutan terhadap program dari pemerintah pusat berupa sertifikasi tanah obyek landreform.

Selain itu dari kedua tersangka juga telah bekerja sama untuk memungut biaya kepada pemohon atau masyarakat dengan nominal jutaan rupiah dan memberatkan warga masyarakat.

“Dalam kasus ini perkaranya adalah dugaan tindak pidana korupsi sertifikasi tanah obyek landreform. Hal itu adalah salah satu program dari pemerintah pusat yang pada dasarnya gratis, tapi oleh tersangka ini justru melakukan pungutan tidak resmi,” ungkapnya pekan lalu.

Menurutnya, kasus tersebut terjadi pada tahun 2015-2016 dan terbongkar sekarang berdasarkan dua alat bukti berupa keterangan saksi dan surat-surat yang ditemukan.

Kemudian modus yang digunakan adalah memanfaatkan celah pada beberapa biaya yang ditanggung oleh pemohon seperti membeli materai dan lainnya sehingga banyak tipuan yang mencoba disamarkan agar tidak menyolok.

“Selanjutnya oleh tersangka modus itu dimanfaatkan untuk memungut atau pungli. Bahkan mereka manarik pungutan satu obyek senilai Rp 2 juta. Padahal pada kenyataannya tidak sebesar itu,” tambahnya.

Kemudian atas tindakan dua tersangka, mereka dianggap melanggar Pasal 12 huruf e UU Republik Indonesia (RI) No. 31 tahun 1999 junto UU RI No. 20 tahun 2001 atau Pasal 11 UU RI No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 250 juta.(srt-tim FL)

Editor : Admin

Kontributor : Awi