Terancam Gugur, Kades Terpilih Klaten Terancam Gugur

FOKUSLINTAS.com, PEMERINTAHAN – Agenda pelantikan bagi 268 kepala desa (Kades) terpilih dijadwalkan berlangsung serentak pada, Kamis (16/05) besuk di Pendopo Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten. Disisi lain, Pemkab Klaten mewanti-wanti kepada kades terpilih bahwa pelantikan itu bersifat wajib.

Kasi Penataan Kelembagaan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Klaten, Agung Kristantana mengatakan sesuai Permendagri No. 65 tahun 2017 tentang Pilkades, dijelaskan bahwa pelantikan kades terpilih dilakukan serentak bersamaan dengan tanggal berakhirnya masa jabatan kades sebelumnya.

Dalam aturan itu, lanjut Agung, terdapat point yang mewajibkan kades terpilih hadiri pelantikan. Kades terpilih yang tidak hadir tanpa memberikan surat izin atau keterangan resmi maka secara otomatis dinyatakan gugur. Sedangkan mereka yang bisa menunjukkan alasan jelas, mereka bisa dilantik hari berikutnya.

Sudah kita sosialisaikan kepada mereka (kades terpilih). Konsekuensinya sudah jelas jika tidak bisa hadir tanpa keterangan maka gugur. Berbeda kalau sedang ada halangan, mungkin sakit atau ada urusan sangat penting bisa membuat surat izin,” kata dia, Rabu (15/05/2019) siang.

Lebih lanjut disampaikan, surat izin untuk berhalangan hadir langsung diserahkan kepada panitia pilkades tingkat kabupaten. Nanti dari panitia akan menyampaikan secara resmi agar yang bersangkutan tetap dibuatkan berita acara. Sejauh ini, lanjut Agung, belum ada kades terpilih yang mengajukan surat izin. 

Kalau ada yang sakit dadakan ya nanti minta surat keterangan dari dokter, langsung diserahkan kepada kami sebagai pengganti surat izin. Setelah itu bisa kita agendakan tersendiri untuk pelantikan, hanya berita acara pelantikannya tetap tertanggal 16 Mei,” urai dia.

Dirinya mengaku, aturan tersebut baru pertama kali diterapkan. Aturan itu berbeda dengan sebelumnya, sebab kades terpilih yang tak hadir saat pelantikan tanpa izin jelas masih bisa dilantik pada hari berikutnya. Namun, pada tahun ini mulai dirubah agar kades terpilih memiliki sikap tanggung jawab.

Ini (aturan) baru berlaku pertama kali, yang tahun lalu belum ada. Jadi semoga saja mereka bisa hadir dan tetap mengikuti tahapan terakhir dalam pilkades serentak ini,” pungkasnya.(Srt-Awi-Nng)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *