Marak Money Politik di Sragen, FKKD Bentuk Tim Satgas di Semua Desa

FOKUSLINTAS.com, SRAGEN – Terkait maraknya berbagai money politik di setiap kontestasi pemilihan Kabupaten Sragen dinilai semakin mendapat sorotan berbagai pihak.

Ironisnya, dari nominal money politik yang kian meningkat tersebut tentunya juga menjadi hal yang memprihatinkan dimata masyarakat khususnya Sragen.

Dari kabar yang beredar pun membuat gerah oleh pihak para Kepala Desa di Sragen. Bahkan sejumlah pengurus Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Kabupaten Sragen berkumpul Senin (10/6) bersama-sama membahas terkait masalah tersebut.

Selain itu, tak jarang hingga kini banyak Kades yang masih terjerat hutang karena jor-joran money politik. Ia menyebut bahkan ada Kades di Sragen yang sampai menghabiskan Rp 1,6 miliar untuk memenangkan pertarungan dalam Pilkades.

Kemudian oleh pihak sejumlah FKKD pun juga membahas wacana pembentukan Satgas di semua desa. Hal itu dilakukan berfungsi menanggulangi dan mencegah perihal gejolak money politik menjelang perhelatan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di 167 desa yang dijadwalkan 27 September mendatang di Kabupaten Sragen.

“Hal tersebut kami berkaca pada Pilkades tahap 1 dan 2 serta yang baru saja berlalu yaitu Pileg 2019. Hampir di setiap kontestasi itu, praktik money politik dirasakan bukan semakin mereda tapi malah merajalela. Nominalnya juga makin besar. Kalau ini dibiarkan terus menerus, mau jadi apa desa, daerah dan bangsa ini ke depannya jika calon pemimpin hanya diukur dari kekuatan memberi uang,” tegas Wakil Ketua FKKD Sragen, Siswanto kepada awak media.

Masih menurut Siswanto, dalam ide gagasan memerangi money politik itu tak lepas dari fenomena yang ada di Sragen saat ini sudah dalam taraf kronis atau sangat parah. Hampir semua kontestan yang bertarung di Pilkades hingga Pileg lalu harus menguras kemampuan finansial hingga menyisakan hutang demi memenuhi tuntutan money politik.

“Dari sudut pandang pola ketergantungan masyarakat terhadap money politik harus diputus dan dihentikan. Sebab jika diteruskan maka akan merusak mental dan masa depan desa, daerah hingga bangsa sendiri. Jika dibiarkan, maka calon-calon pemimpin yang terpilih ya yang bisa membeli suara dan punya banyak uang. Calon yang sebenarnya pintar, punya kapasitas dan ingin memajukan desa tapi nggak punya duit, sampai kapan pun nggak akan bisa gerak apa-apa. Kadang darma bakti, kinerja selama 6 tahun sama sekali nggak ada artinya dan kalah sama uang. Bagaimana bisa mendapat pemimpin yang baik kalau polanya begitu terus. Padahal kalau pemimpin berangkatnya sudah keluar duit banyak, kalau kerja nanti pasti akan muncul pikiran bagaimana nyari pulihan,” terang dia.

Maka dari fakta itulah, FKKD bakal menggandeng aparat penegak hukum dan Pemkab untuk menggalang deklarasi memerangi money politik. Bahkan tak hanya sekadar slogan, nantinya semua calon Kades juga diminta membuat satgas untuk pemantauan dan akan ada sanksi sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Oleh pihak FKKD pula nantinya wacana deklarasi dan pembentukan satgas antimoney politik besar-besaran itu direncanakan akan segera diflorkan dalam waktu dekat ini serta berharap dukungan berbagai pihak.(Wrd-Awi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Post