Menilik Pemerintahan Desa Jenalas, Kades Bambang Gunawan Berprinsip Transparansi

FOKUSLINTAS.com, SRAGEN – Salah satu prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik adalah transparansi dalam hal keuangan. Untuk memegang dan melaksanakan prinsip ini, maka harus selalu diterapkan dalam mengatasi setiap masalah keuangan desa.

Salah satu contoh penerapan misalnya bukti transaksi. Bukti transaksi berperan penting sebagai alat koreksi untuk mencocokkan antara catatan transaksi keuangan yang dituliskan dengan bukti transaksi yang dimiliki.

Data yang di himpun fokuslintas.com, terkait Pemerintahan Desa Jenalas Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen, dalam pengelolaan keuangan desa sangat transparan dan selalu mufakat bersama antara berbagai elemen baik pemerintahan sampai kemasyarakat.

Menurut Kepala Desa Jenalas Bambang Gunawan, dalam seputar pemerintahan seringkali masalah yang dihadapi adalah efektivitas dan efisiensi, prioritas, kebocoran dan penyimpangan serta rendahnya profesionalisme.

“Pengelolaan keuangan yang baik berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan kepemerintahan desa. Oleh karena itu, asas-asas dalam pengelolaan keuangan desa perlu diterapkan,” terangnya.

Kantor Pemerintahan Desa Jenalas

Keuangan Desa sendiri pengertiannya adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

“Ruang lingkup pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes),” ungkap dia.

Disisi lain, prinsip atau asas transparansi sendiri adalah sikap membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dalam setiap tahapannya, baik dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggung-jawaban, maupun hasil pemeriksaan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia desa.

“Prinsip berikutnya yang kami laksanakan harus bersamaan dengan transparansi serta prinsip memegang akuntabilitas. Dari hal itu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya pengelolaan keuangan desa yang dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat. Karena pada dasarnya pengelolaan keuangan desa mengutamakan kepatuhan dan kesesuaian peraturan-perundangan. Pengelolaan keuangan desa juga harus dilakukan secara berkelanjutan.” Imbuhnya.

Dari semua pedoman hal itu, maka asas-asas umum tersebut diperlukan juga untuk menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip di Pemerintahan Desa Jenalas pada khususnya.

Kades Bambang Gunawan juga mengedepankan bahwa dengan dianutnya asas-asas umum tersebut dalam peraturan-perundangan di bidang pengelolaan keuangan desa niscaya akan dapat mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang bebas korupsi dan kolusi, efektif dan efisien. ( Awi )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Post