Revisi UU Ketenagakerjaan Sukoharjo Ternyata di Tolak

FOKUSLINTAS.com – Serikat pekerja di Sukoharjo menolak keras rencana pemerintah pusat melakukan revisi Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Pemerintah sekarang justru lebih penting menghapus Peratuan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Tuntutan tersebut sudah final dan dalam waktu dekat serikat pekerja Sukoharjo akan melakukan pertemuan bersama.

Ketua Serikat Pekerja Republik Indonesia (SPRI) sekaligus Ketua Forum Peduli Buruh (FPB) Sukoharjo, Sukarno, Selasa (9/7) mengatakan, pihaknya sudah mendengar kabar tentang rencana pemerintah pusat melakukan revisi Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bahkan dalam rencana tersebut pemerintah akan mengundang pengusaha dan serikat pekerja.

“Menanggapi soal rencana pemerintah itu serikat pekerja di Sukoharjo menolak adanya revisi Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pemerintah pusat sekarang justru harus menghapus PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan,” ujarnya.

Revisi terhadap Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dianggap serikat pekerja Sukoharjo tidak lebih baik. Sebab dikhawatirkan revisi itu justru akan memihak kalangan pengusaha saja. Sedangkan nasib buruh masih tetap memprihatinkan.

Salah satu indikasi tersebut dijelaskan Sukarno karena adanya usulan dari kalangan pengusaha tentang rencana penghapusan uang pensiun bagi pekerja. Hal ini tentu sangat merugikan para pekerja yang telah lama mengabdikan diri bekerja di perusahaan.

“Saat pekerja sudah tua dan pensiun akan terancam haknya mendapatkan uang pensiun. Jelas itu sangat merugikan. Memang itu masih wacana saja tapi tetap saja membuat khawatir pekerja,” lanjutnya.(Har-Tim)

Editor : Awi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *