OPINI: Kenapa BPJS Banyak di Manfaatkan Orang Kaya

FOKUSLINTAS.com – Pasien peserta BPJS tak bisa lagi memilih rumah sakit yang diinginkan karena ketentuan rujukan berjenjang online BPJS. Ketentuan tersebut dinilai merepotkan masyarakat dan dikhawatirkan membuat kolaps rumah sakit tipe A dan B.

Sepaham saya penduduk indonesia, yang kaya maupun yang miskin sebagian besar sudah terjamin kesehatannya melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Namun, faktanya justru orang kaya yang lebih banyak mendapatkan manfaat dari program itu. Mengapa?

Komponen yang dijamin adalah layanan pemeriksaan dan obat. Orang kaya dan orang miskin sama mendapatkannya. Yang membedakan adalah saat pasien menjalani rawat inap di mana pun kelasnya.

“Banyak yang bilang pasien orang kaya lebih lama menjalani rawat inap dibanding orang miskin”..he..he..he..

Pasien dari kalangan orang kaya tidak ada persoalan material saat menjalani rawat inap lebih dari satu minggu. Tetapi menjadi persoalan bagi pasien dari kalangan orang miskin…?

Transportasi dari rumah ke rumah sakit butuh biaya, bagi orang kaya tidak masalah. Saat menunggu selama di rumah sakit juga butuh biaya, bagi orang kaya itu juga tidak ada masalah. Dengan uang mereka bisa membayar orang lain untuk menunggu selama rawat inap..itu hemat saya.

Namun, bagi keluarga miskin, menunggu pasien selama rawat inap di rumah sakit, otomatis mengorbankan waktunya bekerja. Tidak bekerja berarti tidak mendapatkan uang. Maka tidak heran dirawat inap dua-tiga hari saja sudah ingin pulang meski penyakitnya belum sembuh benar…hadew..???

Saya menggaris bawahi saja, biaya transportasi bolak balik dari rumah ke rumah sakit inilah yang memberatkan warga miskin, termasuk waktu menunggu selama rawat inap. Itu tidak menjadi beban bagi orang kaya. Tidak masalah dirawat berhari-hari. Jadi memang layanan BPJS (kesehatan) lebih banyak dimanfaatkan orang kaya.

Doa saya.. semoga juga adanya koordinasi data yang mendapatkan layanan BPJS bukan hanya informasi defisit dari BPJS untuk membayar rumah sakit saja.

Seharusnya, dengan koordinasi yang baik, bisa diketahui jumlah warga yang sakit dan menghabiskan banyak anggaran tersebut untuk aksi kampanye hidup sehat. Jadi Pemda pun tahu dan membuat program penyehatan masyarakat.

Ada juga bahwa kebijakan Jamkesos sebenarnya tidak mengikuti aturan integrasi layanan jaminan kesehatan melalui jaminan kesehatan nasional (JKN). Baik di kabupaten/kota pun sudah tidak ada Jamkesos, kalau di provinsi sebagian masih ada yang melakukannya meski sebenarnya aturannya tidak boleh. Kebijakan Jamkesos tetap diberlakukan karena masih banyak warga yang membutuhkan. Itupun untuk warga yang belum tercover di BJPS Kesehatan.

Selain itu, aturan pemerintah pusat menyebutkan program jaminan kesehatan harus terintergasikan dalam JKN. Pemda tetap mempertahankan program Jamkesos. Lalu Anggaran untuk warga yang belum tercover (di BPJS Kesehatan) harus tersedia di Pemda melalui program Jamkesos. Memang tidak terintegrasi namun demi kebaikan kita berusaha mempertahankan anggaran untuk Jamkesos. Semoga Bermanfaat

SALAM REDAKSI

EKA AWI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *