Kasus Korupsi, Kades Baleharjo Jadi Tersangka

FOKUSLINTAS.com – Kejaksaan Negeri Wonosari, Gunungkidul menetapkan AS yang merupakan Kepala Desa Baleharjo Kecamatan Wonosari sebagai tersangka tindak pidana atas dugaan korupsi pembangunan balai desa dengan menelan dana Rp 1,4 miliar, Senin (12/08/2019). 

Penetapan tersangka bagi yang bersangkutan telah didasarkan  melalui proses penyelidikan  dan didasarkan atas keterangan saksi-saksi dan bukti permulaan yang ada. Terdapat selisih perhitungan Rp 350 juta berdasarkan hasil penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Dalam perkara ini kami telah menetapkan satu tersangka tetapi bukan menutup kemungkinan adanya keterlibatan tersangka lain,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Wonosari Gunungkidul, Asnawi Mukti SH, Senin (12/08/2019).

Sementara Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Wonosari, Gunungkidul, M Darojat SH menambahkan penetapan tersangka telah dilakukan sejak beberapa waktu silam. Sedangkan terkait dengan statusnya, penyidik kejaksaan masih terus melanjutkan pemeriksaan saksi, sedangkan yang menyangkut tentang status tersangka lain kini sedang dalam proses pemberkasan yang tengah dibahas.

Perkara yang menjerat  tersangka ini sejatinya sudah dilakukan sejak lama dari proses penyelidikan hingga penetapan status hukum dilakukan sekitar satu tahun. “Kami akan terus kembangkan kemungkinan adanya tersangka lain dalam perkara ini,” ucapnya.

Sebagaimana diketahui Kejari Gunungkidul memang terus mengebut proses hukum atas dugaan korupsi korupsi yang terjadi dalam proyek pembangunan Balai Desa Baleharjo. Adapun Balai Desa Baleharjo sendiri dalam pembangunannya menelan anggaran hingga mencapai sekitar 1,4 miliar.

Belasan hingga puluhan perangkat desa hingga tokoh masyarakat telah dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi. Pihak Kejari juga telah mengantongi hasil penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diduga menimbulkan kerugian negara.

Karena ditemukan selisih dana senilai 350 juta. Selisih dana ini terjadi lantaran ada perbedaan terkait dengan harga dan jenis kayu yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB).(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *