Bakal Jalur Hukum, Pilkades di Brangkal Gemolong Kisruh

FOKUSLINTAS.com — Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati mempersilakan calon kepala desa (cakades) Brangkal, Gemolong, Joko Suramto, menempuh jalur hukum jika tak puas dengan hasil pilkades.

Bupati memastikan tidak akan menganulir hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Brangkal. Pada pemungutan suara 26 September lalu, Joko Suramto kalah dengan selisih hanya 2 suara dari lawannya, Suratmin.

Joko Suramto belum bisa menerima hasil pilkades itu karena menilai ada ketidakberesan. Tim sukses Joko Suramto mengklaim memiliki bukti ada belasan warga pendukung Joko Suramto yang tak bisa mencoblos. Mereka tak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Bupati mempersilakan pihak-pihak yang keberatan karena suatu hal untuk menempuh jalur hukum. Bupati menegaskan tidak akan menganulir hasil Pilkades Brangkal.

“Kalau ada yang keberatan karena suatu hal sampaikan dengan argumentasi hukum dan disertai bukti-bukti. Silakan tempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan! Kami tetap tidak akan menganulir,” tutur Bupati Sragen.

Gugatan itu, menurut Bupati, paling memungkinkan lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Bupati menyerahkan keputusan tentang itu ke pihak-pihak terkait.

Sebelumnya, tim sukses pendukung Joko Suramto mendatangi Kantor Dinas Bupati Sragen dan Gedung DPRD Sragen untuk meminta keadilan atas adanya 14 warga yang tidak bisa mencoblos karena tidak masuk DPT.

Saat datang ke DPRD, mereka diterima Komisi I DPRD Sragen. Dalam pertemuan tersebut, Komisi I belum bisa mengambil keputusan karena baru keterangan lisan sepihak.

Komisi I meminta Joko Suramto membuat laporan tertulis disertai kronologi dan disampaikan ke DPRD untuk bahan rapat selanjutnya dengan mendatangkan panitia Pilkades Brangkal dan pihak terkait.

Rapat lanjutan itu semula direncanakan pada Senin (7/10/2019) namun tertunda. Wakil Ketua Komisi I DPRD Sragen Inggus Subaryoto menyampaikan sampai Senin siang belum ada laporan tertulis disertai kronologi dari cakades Joko Suramto yang sebelumnya mengadu ke DPRD.

“Kalau tanpa laporan itu lalu bagaimana kami menindaklanjutinya,” ujarnya.

Manajer Tim Sukses Joko Suramto, Jumadi, sempat menyampaikan niatnya menempuh jalur hukum dengan gugatan ke PTUN. Namun Jumadi berharap dengan aduan ke DPRD bisa mendapatkan solusi terbaik tanpa lewat gugatan PTUN.(Tri-Sp-Fl)

Editor : Awi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *