Disukoharjo, Buruh Desak Usulan UMK 2020 Segera Ditetapkan

FOKUSLINTAS.com – Penetapan angka usulan besaran upah minimum kabupaten (UMK) Sukoharjo tahun 2020 terancam molor. Sebab hingga akhir Oktober belum ada keputusan sama sekali padahal maksimal 4 November usulan sudah harus disampaikan ke tingkat provinsi. Hal tersebut terjadi karena belum adanya kesepakatan acuan yang digunakan dalam penetapan upah.

Kepala Dinas Perindustian dan Tenaga Kerja Sukoharjo Baktiyar Zunan, Selasa (29/10/2019) mengatakan, belum ada keputusan penetapan besaran UMK tahun 2020. Masing masing pihak antara dinas, pengusaha dan buruh masih melakukan pembahasan bersama. Belum ada titik temu sehingga disepakati bersama angka usulan upah yang akan diterima buruh tahun depan.

Dalam proses pembahasan tersebut Dinas Perindustian dan Tenaga Kerja Sukoharjo terus memfasilitasi keduabelah pihak. Sebab baik pengusaha dan buruh tetap ngotot pada usulan masing masing.

“Posisi sekarang memang kita dikejar waktu sebagai hingga Oktober belum ditetapkan angka usulan UMK Tahun 2020. Padahal awal November angka usulan itu harus sudah diserahkan ke provinsi,” ujarnya.

Dinas Perindustian dan Tenaga Kerja Sukoharjo tetap optimis sesuai batas waktu nanti muncul angka yang disepakati bersama. Sebab kondisi seperti sekarang selalu terjadi setiap tahun dimana perdebatan antara buruh dan pengusaha tidak bisa terhindarkan saat pembahasan bersama.

“Dari kalangan buruh memang ada desakan perubahan dasar dalam menentukan UMK dari Peratuan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan mengganti dengan pedoman lama menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tapi kami belum bisa menjawab karena itu kewenangan penuh pusat,” lanjutnya.

Ketua Serikat Pekerja Republik Indonesia (SPRI) sekaligus Ketua Forum Peduli Buruh (FPB) Sukoharjo, Sukarno mengatakan, sangat berharap hingga batas akhir sebelum 4 November sudah ada penetapan angka usulan UMK Tahun 2020. Sebab sisa waktu yang ada sekarang tinggal beberapa hari saja.

“4 November angka usulan harus diserahkan ke provinsi dan diperkirakan pertengahan November sudah ada penetapan resmi dari provinsi. Selanjutnya Desember sosialisasi dan dilaksanakan Januari 2020 mendatang. Melihat kondisi waktu yang tersisa sekarang memang harus segera ditetapkan bersama,” ujarnya.

Serikat pekerja di Sukoharjo sendiri menginginkan perubahan besar penentuan besaran upah minimum kabupaten (UMK) 2020 dengan menolak dasar acuan Peratuan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan mengganti dengan pedoman lama menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tuntutan diajukan karena buruh melihat selama ini penerapan dasar inflasi sangat merugikan dibandingkan survei kebutuhan hidup layak (KHL).

“Serikat buruh sudah melakukan survei KHL dan menetapkan angka usulan UMK 2020 sebesar Rp 2.509.000,” lanjutnya.

UMK Tahun 2019 Sukoharjo dijelaskan Sukarno sebesar Rp 1.783.500 sejak awal dulu sudah diprotes serikat pekerja. Sebab dalam penentuannya tidak memakai dasar sesuai keinginan buruh dalam UU Ketenagakerjaan melainkan menggunakan PP 78 Tahun 2015. (Kj-Fl)

Adm

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *