Viral di Medsos, Video Ribka Tjiptaning Kritisi BPJS Kesehatan

FOKUSLINTAS.com – Video pernyataan anggota Komisi IX dari Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning saat rapat kerja dengan Menteri Kesehatan dr Terawan Agus Putranto ramai diperbincangkan warganet. Video itu kini viral di media sosial.

Diketahui, rapat kerja tersebut digelar pada Rabu (6/11) di gedung DPR RI. Ribka awalnya bicara soal dirinya tak tertarik membahas data-data defisit BPJS Kesehatan dan fokus pada masalah rakyat yang masih belum bisa terlayani dengan baik. Menurutnya, pemerintah tak perlu mencari pembenaran soal biaya yang sudah dikeluarkan untuk pelayanan kesehatan warga.

“Jangan cari pembenaran juga pemerintah, ini yang udah saya berikan untuk rakyat yang udah dibayar negara sekian triliun. Nggak penting rakyat lihat itu, yang rakyat bilang ini masih ada yang nggak bisa bayar, itu lho masih ditolak dari rumah sakit dan itu melanggar konstitusi,” ucap Ribka, dilihat dari channel Youtube DPR RI, Sabtu (9/11).

Dia kemudian mencontohkan perbedaan pelayanan di RS yang diterima pejabat dengan rakyat. Menurutnya, ketika pejabat datang ke RS maka langsung disambut dengan baik karena pihak RS tahu ada asuransi yang menanggung.

“Saya perlu ingatkan semua, baik Kementerian, BPJS, Badan Pengawas, maupun DJSN dan kita semua yang ada di sini, mumpung tanda tangan kita masih laku jangan cuma lihat diri kita sendiri. Kalau Menteri Kesehatan sakit, Anggota DPR sakit, di Abdi Waluyo, wow disambut sama perawatnya ibu sakit apa? Mau ke dokter Pras? Karena kita pakai Jasindo,” ujarnya.

Ribka pun menegaskan setiap warga negara berhak mendapat pelayanan kesehatan yang sama. Dia mengingatkan soal niat awalnya dibentuknya BPJS untuk memotong birokrasi pelayanan kesehatan sehingga setiap warga negara yang sakit bisa dilayani di mana saja dengan mudah.

“Supaya mimpi kita ada jaminan sosial tingkat nasional, orang Pandeglang sakit di Bandung, orang Papua sakit di Aceh semua hak warga negara Indonesia semua orang punya hak sama, itu perintah Undang-undang dasar,” ucapnya.

Dia meminta pemerintah membuat terobosan untuk memberikan kepastian pelayanan kesehatan yang sama bagi setiap warga negara. Soal akhirnya layanan yang sama itu tak terpakai, kata Ribka, itu merupakan urusan belakang.

“Sekarang bagaimana warga negara punya hak sehat sama, punya Mercy atau tukang rumput, sama dulu. Soal akhirnya kita nggak pakai, kita DPR pake Jasindo kita punya hak sama dulu,” tuturnya.

Ribka pun mengkritik iklan soal gotong royong BPJS Kesehatan soal gotong royong namun memaksa orang untuk ikut dan membayar. Menurutnya, gotong royong itu dilakukan sukarela, tapi kalau diwajibkan membayar itu sama dengan pemerasan.

“Kalau gotong royong orang dipaksa itu pemerasan. Kamu ngga kena, ini mandiri harus satu keluarga 5 orang, suruh ikut 5 orang itu pemerasan,” tuturnya.(Tim/Dc/Fl)

Editor : Awi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *