Buruh di Sukoharjo Tolak Kenaikan Iuran BPJS

FOKUSLINTAS.com – Ratusan buruh tergabung dalam Forum Peduli Buruh (FPB) Sukoharjo demo di halaman gedung DPRD Sukoharjo, Rabu (13/11). Aksi dilakukan dengan agenda tuntutan menolak kenaikan iuran BPJS, menolak revisi Undang Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berkaitan dengan penghapusan pesangon, menolak rezim upah murah. 

Massa akan demo lebih besar lagi dengan aksi di Jakarta pada 21-22 November mendatang. Aksi mendapat pengamanan ketat dari aparat keamanan gabungan baik Polres, Kodim 0726 dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sukoharjo. Buruh mendapat kesempatan menyampaikan aspirasinya dihadapan anggota DPRD dan Pemkab Sukoharjo yang kebetulan sedang melakukan rapat paripurna di gedung dewan.

Ketua FPB Sukoharjo Sukarno mengatakan, buruh yang ikut dalam aksi merupakan gabungan dari berbagai perusahaan di Sukoharjo. Mereka demo karena merasa berat dengan adanya kebijakan yang diterapkan pemerintah sekarang. 

Tiga agenda tuntutan diajukan buruh yang tergabung dalam FPB Sukoharjo kepada DPRD dan Pemkab Sukoharjo. Buruh meminta agar tuntutan yang diajukan bisa disampaikan secara resmi ke pemerintah pusat. Apabila tidak maka nasib buruh semakin menderita.

Sukarno menjelaskan, tuntutan buruh pertama yakni menolak revisi UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya berkaitan dengan rencana penghapusan pesangon. Buruh menolak keras perubahan aturan tersebut karena dinilai memberatkan. Sebab pesangon yang sudah menjadi kewajiban perusahaan apabila melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap buruh akan dihapus. Hal itu membuat buruh akan kehilangan hak setelah tidak lagi bekerja.

FPB Sukoharjo menilai rencana revisi UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya berkaitan dengan rencana penghapusan pesangon justru memihak pengusaha. Sebab pengusaha akan terbebas dari kewajibannya membayar pesangon pada buruh.

Sistem status kerja dari perusahaan dengan tetap menggantung nasib buruh hanya sebagai tenaga kontrak juga dianggap memberatkan. Sebab dengan model seperti ini pengusaha juga akan terbebas dari kewajibannya membayar pesangon terhadap buruh yang terkena PHK.

“Penolakan terhadap revisi UU Ketenagakerjaan ini juga kami lakukan dari FPB Sukoharjo karena ada rencana pemerintah pusat menghapus cuti haid bagi pekerja perempuan,” ujarnya.

Tuntutan FPB Sukoharjo lainnya dalam demo di depan gedung DPRD Sukoharjo yakni menolak kenaikan iuran BPJS. Penolakan dilakukan karena kebijakan tersebut memberatkan dan tidak memihak buruh. Sebab iuran yang harus dibayarkan buruh semakin besar dan menjadi beban.

“Fasilitas pelayanan kesehatan murah bahkan gratis untuk buruh sekarang semaikin susah. Buruh menolak keras kenaikan iuran BPJS,” lanjutnya.

Sukarno mengatakan, kondisi buruh sekarang sangat perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat. Sebab daya beli semakin menurun dan upah yang diterima kecil. Apabila terus dibebani maka dikhawatirkan membuat tingkat kesejahteraan buruh turun drastis. (Tim-Kj)

Editor : Awi

Kont : Han

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *