Pemerintah Daerah Siap Memudahkan Penyelesaian Masalah Pekerja Migran

Gubernur Jateng Ganjar Panowo saat menerima Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani. Foto: dok

 

FOKUSLINTAS.com — Beragam upaya dilakukan untuk memudahkan pemantauan, pengawasan, dan penyelesaian masalah yang dialami setiap pekerja migran Indonesia (PMI). Salah satunya dengan cara membuka komunikasi secara terbuka antara kepala daerah dan dinas tenaga kerja di masing-masing kabupaten/kota dengan pekerja migran.

Hal itu diungkapkan Gubernur Jateng Ganjar Panowo saat menerima Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani dalam rangka menindaklanjuti aduan pekerja migran Indonesia yang berasal dari kabupaten/kota di Jateng. Menurut Ganjar, pemerintah daerah juga harus bersiap karena tugasnya adalah melatih, mengawasi, dan menyelesaikan persoalan terkait pekerja migran.

“Intinya dalam konteks komunikasi publik yang terbuka, kasihlah nomor telepon atau WA, kasihlah medsosnya. Sekali-kali disapa, maka tadi saya usul kepada dinas maupun bupati dan wali kota live melalui medsos (media sosial) dengan PMI kita. Saya sering lakukan itu dan kadang kita bisa mendapatkan informasi tanpa rekayasa,” kata Ganjar di Gedung B lantai 5 Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat (9/4).

Ganjar berkisah ketika beberapa waktu lalu Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah mengawal pekerja migran Indonesia asal Jawa Tengah yang sakit kanker cukup parah untuk berusaha dipulangkan ke tanah air.

“Banyak sekali (aduan) yang masuk ke saya melalui WhatsApp maupun media sosial. Mereka menyampaikan kepada kita tentang persoalan yang dihadapi,” katanya.

“Termasuk yang menjadi perhatian Kepala BP2MI terkait PMI kita yang kerja di kapal. Kita pernah lihat video ABK sakit sampai meninggal dan dibuang ke laut, yang begini ini kita di daerah punya kewajiban untuk memantau, mendidik, mengevaluasi, dan menyampaikan,” lanjut Ganjar.

Dalam pertemuan dengan Kepala BP2MI itu juga dilakukan koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat maupun BP2MI. Koordinasi tersebut dibutuhkan agar semua siap mengelola dengan baik. Begitu halnya dengan persoalan yang belum bisa diselesaikan di daerah maka harus dikerjakan bersama dengan pemerintah pusat, kementerian tenaga kerja, maupun kementerian luar negeri.

“Mudah-mudahan dari sosialisasi ini kita tidak lama akan punya check list di semua kabupaten/kota terkait apa yang musti disampaikan, begitu juga dengan provinsi,” ungkapnya.

Sementara itu, terkait peningkatan kualitas pekerjaan migran asal Jawa Tengah, Ganjar menyebutkan hanya ada satu hal penting yang harus dilakukan. Itu adalah terkait edukasi atau pelatihan pekerja migran.

“Satu saja, edukasi atau training. Tidak ada yang lain. Jadi diberikan skil apa yang dibutuhkan pekerja migran, lalu bahasa. Berikutnya adalah pemahaman kultur negara yang akan dituju agar tidak bermasalah,” jelas Ganjar.

Adapun dalam sambutannya Ganjar juga menanggapi apa yang disampaikan oleh Kepala BP2MI terkait adanya pekerja migran ilegal yang dibawa oleh sindikat mafia atau calo. Menurut Ganjar mereka yang tidak terdaftar secara resmi itu juga harus diperjuangkan untuk mendapat perlindungan.

“Bagaimanapun, mereka yang ilegal itu juga warga negara kita,” katanya.

Kepala BP2MI, Benny Rhamdani mengatakan terkait pekerja migran Indonesia saat ini kita sedang berhadapan dengan sindikat mafia penempatan pekerja migran ilegal. Sindikat itu dikendalikan oleh segelintir orang dengan backing oleh oknum yang memiliki atribut kekuasaan.

“Saya tidak menutupi karena ini era transparansi. Konsekuensi penempatan ilegal ini di luar radar perlindungan negara karena negara tidak tahu mereka berasal dari mana saja, bekerja di mana dan sebagai apa,” katanya.

Ia menyebut Jawa Tengah merupakan provinsi dengan penempatan terbesar ketiga setelah Jawa Barat dan Jawa Timur. Rata-rata, misalkan yang tercatat secara resmi sekitar 205 ribu warga, tiga kali lipat dari jumlah itu bisa dipastikan menjadi korban sindikat mafia atau calo.

“Maka butuh kerja bersama, sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Daerah harus menertibkan setiap wargamya yang akan berangkat ke luar negeri. Dilakukan verifikasi. Masyarakat harus diedukasi agar tidak menjadi korban calo atau sindikat itu,” kata Benny.*

 

(Tim-Sum)

Editor: Adm

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *